Indonesia Butuh Rp 5.900 Triliun agar Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia diproyeksi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2021. Hal ini didorong dengan beberapa langkah, salah satunya melalui investasi.

Deputi Bidang Pengebangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan, Indonesia setidaknya butuh investasi sekitar Rp 5.817,3 hingga Rp 5.912,1 triliun untuk menyokong pencapaian pertumbuhan ekonomi 5 persen.

"Jadi untuk memenuhi pencapaian ekonomi 2021, tentu kita lihat resources untuk pertumbuhan itu sendiri, yang utama ialah berdasarkan investasi baik berdasarkan pemerintah, BUMN, dan swasta," ujar Yuliot dalam tayangan virtual Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Jumat (8/1/2021)

Yuliot menjelaskan, kontribusi pemerintah atas kebutuhan tersebut berada di kisaran 5 - 7,1 persen, lalu kontribusi BUMN sebesar 4,9 - 8,1 persen dan kontribusi swasta sebesar 84,7 - 90,1 persen, dimana peran swasta menjadi yang terbesar dalam menentukan keberhasilan pencapaian kebutuhan investasi ini.

"Jadi investasi ini sebagai target makro yang menjadi pilar bagi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Yuliot juga memaparkan, berdasarkan data UNCTAD tahun 2019 terjadi penurunan aliran investasi global sebanyak USD 1,5 triliun dibandingkan aliran investasi pada 2015 yang mencapai USD 2 triliun.

Pada tahun 2020 aliran investasi global turun menjadi 1,1 triliun USD dan tahun 2021 diperkirakan turun 1 triliun USD. Oleh karena itu, pihaknya harus memutar otak untuk meningkatkan investasi sehingga investasi bisa lancar dan tidak menghambat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

"Lalu, bagaimana agar dampak ke penerimaan negara termasuk dari investasi berorientasi ekspor ini juga tidak terjadi kendala," katanya.

IMF Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,8 Persen Tahun Ini

Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi

International Monetary Fund (IMF) memprediksi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali pulih di tahun ini dan 2022. Lembaga ini meramal Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mencapai 4,8 persen pada 2021 dan 6 persen di 2022.

Tim International Monetary Fund (IMF), Thomas Helbling, menyebut bauran kebijakan ekonomi makro di Indonesia diperkirakan akan tetap akomodatif di tahun ini.

"Prospeknya positif. Membangun pemulihan ekonomi pada paruh kedua tahun 2020, PDB riil diproyeksikan meningkat sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 dan 6 persen pada tahun 2022, dipimpin oleh langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19 sebagai serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global," ujarnya dikutip dari laporan IMF, Jumat (8/1/2021).

Komitmen untuk secara bertahap memulihkan pilar kebijakan pra-pandemi juga akan membantu lebih meningkatkan kepercayaan pasar, terutama jika didukung oleh langkah-langkah pendapatan.

Maka dari itu, momentum reformasi struktural harus dipertahankan dengan pendalaman keuangan dan digitalisasi.

Strategi pemerintah jangka menengah untuk mengamankan pendapatan pajak juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungan sosial yang lebih besar, dan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau.

IMF menilai Indonesia sudah merespons dengan paket kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi untuk mengatasi kesulitan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Intervensi kebijakan yang tepat waktu juga membantu menjaga stabilitas keuangan makro dan eksternal melalui periode tekanan pasar global.

Untuk mengamankan pemulihan yang sedang berlangsung, dukungan kebijakan yang memadai akan sangat penting. Bauran kebijakan makroekonomi yang akomodatif yang diharapkan pada tahun 2021 disambut baik.

Sementara, untuk jangka menengah, pemulihan kerangka kebijakan ekonomi makro harus segera di ambil, seperti mengembalikan 3 persen dari target defisit anggaran PDB.

“Pengaturan kebijakan fiskal yang direncanakan untuk 2021 akan membantu mendorong pemulihan. Sambil mempertahankan beberapa pengeluaran darurat terkait pandemi mulai tahun 2020, anggaran 2021 mengalokasikan kembali sumber daya anggaran dan potensi pelimpahan untuk peningkatan pengeluaran berdampak tinggi, terutama investasi publik," jelas dia.

Adapun langkah mendukung pemulihan tersebut Indonesia juga harus mengupayakan akomodasi moneter, melalui kombinasi suku bunga kebijakan yang lebih rendah dan pembelian obligasi pemerintah Bank Indonesia (BI), adalah tepat dalam keadaan luar biasa saat ini.

Rencana otoritas untuk hanya menggunakan mekanisme pasar yang ditetapkan pada April 2020 untuk pembelian obligasi pemerintah BI pada 2021 akan memberikan keseimbangan yang lebih baik, antara manfaat dan risiko yang terkait dengan pembiayaan anggaran moneter oleh BI.

“Sistem perbankan tetap stabil, berkat intervensi kebijakan yang berani dan tepat waktu. Namun, pencadangan kerugian pinjaman yang memadai akan menjadi penting bagi kemampuan bank untuk menyerap risiko kualitas aset yang meningkat," jelasnya.

Sementara Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja harus membantu menurunkan hambatan terhadap pekerjaan baru, menciptakan investasi dan meningkatkan produktivitas. SertaPenerapan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia akan memperkuat manfaat ini bagi Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: