Indonesia Diminta Kaji Bea Ekspor Impor Pangan

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meminta Indonesia mempertimbangkan kembali soal kebijakan pembatasan impor produk pertanian. Salah satunya dengan cara melakukan reformasi pajak ekspor dan impor produk pertanian. Langkah itu dinilai akan mendorong investasi di sektor tersebut dan memperbaiki ketahanan pangan nasional. 

Direktur Bidang Perdagangan dan Pertanian OECD, Ken Ash, mengatakan pertanian menyumbang sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Sektor itu juga telah mempekerjakan sekitar 42 juta orang dari total populasi sekitar 240 juta jiwa.

Menurut dia, pembatasan impor akan mengurangi daya saing sektor pertanian, membatasi produktivitas dan pertumbuhan. Selain itu juga meningkatkan biaya pangan bagi rakyat miskin.

»Jika tujuannya adalah untuk memperbaiki akses rakyat Indonesia terhadap pangan, maka seharusnya pemerintah Indonesia tidak berpikir membuat kebijakan yang bisa mengakibatkan kenaikan harga pangan,” ujarnya seperti dilansir Reuters, 10 Oktober 2012.

Indonesia menetapkan batas impor dan tarif pada beberapa item produk pangan seperti gula, gandum, beras, dan kedelai. Pembatasan itu sering kontraproduktif ketika harga pangan global sedang meroket.

Pekan lalu, asosiasi industri gandum di Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan tarif impor sebesar 20 persen pada produk gandum untuk melindungi industri penggilingan gandum dalam negeri.

Meskipun memiliki status sebagai importir gula terbesar di dunia, namun Indonesia memperketat impor gula untuk melindungi petani lokal dan membantu pabrik penggilingan tebu dalam negeri.

Pajak ekspor produk pertanian juga berdampak pada para produsen lokal. Sehingga sektor pertanian menjadi tidak ramah bagi investor.

Indonesia masuk dalam 10 besar produsen pertanian terbesar di dunia, produsen terbesar minyak sawit dan produsen terbesar ketiga kakao. Namun Indonesia telah memberlakukan pajak ekspor minyak sawit dan kakao untuk memastikan pasokan domestik, mendorong pendapatan dan mendukung industri pengolahan di dalam negeri.

»Dengan melakukan itu maka ada kekecewaan yang dialami oleh para petani di Indonesia,” tambah Ash. 

Guna meningkatkan investasi di sektor pertanian, kata dia, Indonesia harus mengurangi pajak ekspor, menegakkan hukum kehutanan, dan memperbaiki infrastruktur. Selain Indonesia juga harus mempermudah akses kredit, isu kepemilikan lahan dan meningkatkan pendanaan pada riset pertanian.

OECD juga menyarankan Indonesia untuk mengganti biaya subsidi pupuk dengan skema voucher, memperbaiki pasokan air, dan menawarkan pendidikan dan bantuan bagi para petani agar mereka tidak meninggalkan sektor ini.

OECD menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan melampaui 6 persen namun sekitar separuh jumlah penduduk masih hidup dengan pendapatan di bawah US$ 2 per hari.

Lonjakan harga pangan global seperti harga kedelai dan jagung tahun ini sangat berdampak kepada masyarakat miskin di pedesaan. OECD menyarankan Indonesia untuk meningkatkan peranan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar tidak hanya mengurusi beras, namun juga mengembangkan cadangan pangan lebih besar.

REUTERS | ABDUL MALIK

Berita Terpopuler:

Kasus Novel Baswedan Ditengarai Janggal

2/3 Bintang Film Porno Jepang Jadi Pelacur 

Gaji Menteri Tak Cukupi Kebutuhan Siti Fadilah 

Seberapa Sering Idealnya Suami Istri Bercinta? 

Kata Siti Fadilah Soal Uang ke Cici Tegal 

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler