Indonesia harus tunjukkan perhatian kuat dalam upaya mitigasi iklim

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Indonesia untuk menunjukkan perhatian kuat terhadap upaya mitigasi iklim dengan meningkatkan komitmennya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, negara-negara G20 yang bertanggung jawab terhadap 85 persen emisi gas rumah kaca dunia harus mengambil peran yang lebih besar dalam memangkas emisi secara drastis.

“Seiring dengan pertemuan G20 di Bali, pekan depan, maka perlu bagi negara G20 mempercepat transisi energi, berpindah dari energi fosil yang mahal, polutif, dan membahayakan," ujarnya dalam rilis laporan Climate Transparency Report 2022 yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KLHK berikan penghargaan ProKlim kepada aktor agenda iklim di tapak

Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), emisi gas rumah kaca yang harus dipangkas sekitar 45 persen di level 2010 pada tahun 2030 mendatang.

Fabby mengungkapkan belum ada satu negara G20 yang memenuhi target tersebut, termasuk Indonesia yang saat ini menjadi presiden G20.

"Mengambil transisi energi sebagai salah satu isu prioritas G20, maka penting bagi Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan negara G20 agar lebih ambisius melakukan transisi energi, termasuk Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Pemangku kepentingan berkolaborasi tingkatkan konservasi hutan di Aceh

Lebih lanjut ia menyampaikan ada dua kunci penurunan emisi gas rumah. Pertama, mengurangi PLTU batu bara dan merencanakan phase out PLTU yang harus dilakukan sebelum 2040. Kedua, mempercepat energi terbarukan untuk mengganti energi dan mendorong efisiensi energi.

Fabby menyinggung subsidi fosil yang setiap tahun semakin meningkat dan menghambat perkembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Ia berharap pada KTT G20, Presiden Joko Widodo dapat mengajak negara G20 untuk mengambil sikap untuk memangkas subsidi energi fosil.

Berdasarkan perhitungan Climate Transparency 2022, target NDC tanpa syarat Indonesia akan meningkatkan emisi hingga 421 persen di atas level tahun 1990, atau rata-rata 1.661 mega ton setara karbon dioksida (MtCO₂e) pada tahun 2030.

Baca juga: Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mendukung ketahanan pangan

Agar tetap di bawah batas suhu 1,5 derajat Celcius, maka emisi Indonesia tahun 2030 harus sekitar 449 mega ton karbon dioksida, pada kesenjangan ambisi sebesar 1.212 mega ton karbon dioksida. Semua angka tersebut tidak termasuk emisi dari penggunaan lahan.

Meski Indonesia telah menyerahkan NDC pada September 2022, kata Fabby, target penurunan emisi di sektor emisi belum selaras dengan Persetujuan Paris yang membatasi kenaikan temperatur bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Baca juga: UNESCAP soroti pentingnya mitigasi dan adaptasi atasi perubahan iklim

Berdasarkan Enhanced NDC pada 2030, target level emisi tanpa syarat NDC di sektor energi akan menjadi 1.311 mega ton karbon dioksida dengan target penurunan NDC tanpa syarat sebesar 358 mega ton karbon dioksida.

Program Officer Ekonomi Hijau IESR Farah Vianda mengatakan komitmen Indonesia untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap dan memulai transisi ke energi ramah lingkungan harus segera diwujudkan sesuai deklarasi 'Transisi Energi Listrik Global Ke Energi Bersih' pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021 lalu.

Climate Transparency 2022 mendorong Indonesia untuk merancang peta jalan yang jelas penghentian masa pengoperasian pembangkit listrik energi fosil dan memulai transisi energi.

Baca juga: Sekjen PBB serukan sistem peringatan universal untuk bencana iklim

Climate Transparency mengidentifikasi beberapa peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya. Pertama, Bappenas telah mengembangkan peta jalan net zero emissions 2045 yang dinilai akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dibandingkan target nir emisi tahun 2060.

Kedua, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan energi yang ambisius untuk mengurangi emisi seiring dengan intensitas karbon sektor energi yang terus meningkat. Ketiga, sektor transportasi menyumbang 33 persen dari konsumsi energi dan 95 persen dari permintaan itu dipenuhi oleh minyak bumi, sehingga diperlukan kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi untuk mencapai target nir emisi.

Baca juga: KLHK: Ekosistem pesisir potensial dukung aksi mitigasi perubahan iklim