Indonesia-Hungary Investment Fund alternatif pembiayaan infrastruktur

Budi Suyanto
·Bacaan 1 menit

Pengamat BUMN Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menilai rencana pembentukan Indonesia-Hungary Investment Fund (IHIF) perlu dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Adanya dana imvestasi seperti Indonesia-Hungary Investment Fund (IHIF) perlu disambut baik. Mengingat hal ini bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi investasi infrastruktur di Indonesia," ujar Toto saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Dia juga menambahkan bahwa IHIF bisa juga menjadi alternatif pembiayaan bagi BUMN-BUMN Karya yang mendapatkan penugasan dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Di samping itu pengamat BUMN tersebut menyarankan, sektor investasi infrastruktur di bidang air dan energi terbarukan bisa menjadi sektor yang mendapatkan alternatif pembiayaan melalui IHIF.

Baca juga: Menhub sambut hadirnya LPI untuk pembiayaan infrastruktur

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi inisiasi Pemerintah Hongaria dalam pembentukan Indonesia-Hungary Investment Fund (IHIF) sebagai bagian kerja sama antara kedua negara.

Menteri Basuki bersama Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Judit Pach melakukan pertemuan untuk melaporkan pembentukan IHIF oleh Pemerintah Hongaria.

Menteri Basuki menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan kelompok kerja (pokja).

Baca juga: Kementerian PUPR: 12 proyek jalan-jembatan masuk skema KPBU

Dia menambahkan agar working group melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria dan juga Indonesia Investment Authority (INA).

Pada 2020-2024, Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp623 triliun. Namun, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp2.035 triliun.

Untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan. Salah satu upayanya adalah melalui IHIF yang perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hongaria pada 16 Februari 2021 lalu.