Indonesia Jadi Anggota FATF, Menkeu Sri Mulyani: Transparansi Pajak Penting

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan, transparansi perpajakan internasional sangat penting. Apalagi, kini Indonesia tengah menjajaki serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Diketahui, FATF merupakan organisasi anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme global. Berbarengan dengan itu, 11 negara di Asia menandatangani deklarasi untuk melawan tindak pidana penggelapan pajak.

"Komitmen kami untuk memerangi aliran keuangan gelap lainnya telah dimanifestasikan dengan baik. Dan hari ini kami sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force atau FATF," katanya dalam konferensi pers di Bali International Convention Center (BICC), Kamis (14/7).

Baik dalam upaya menjadi anggota penuh FATF maupun penandatanganan deklarasi, Menkeu Sri Mulyani menilai upaya ini perlu diperluas. Sehingga mempersempit ruang untuk terjadinya penggelapan pajak.

"Dalam hal ini, kita semua sepakat bahwa kita perlu melakukan lebih banyak lagi, termasuk beberapa yurisdiksi atau non yurisdiksi lain untuk bergabung dalam transparansi pajak dan juga pertukaran informasi atau AEOI (Automatic Exchange of Information)," katanya.

Dengan menjadi anggota penuh FATF, berarti Indonesia mengambil peran penting dalam melawan penggelapan pajak. Serta, mendorong upaya transparansi pajak global.

"Semakin lengkap yurisdiksi yang tercakup dalam inisiatif ini, maka celah tersebut (penggelapan pajak) semakin sempit dan tereliminasi. Kami juga memahami bahwa transparansi pajak global yang inklusif akan memungkinkan pertukaran informasi menjadi lebih efektif dalam mengatasi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap," kata dia.

Pemanfaatan Informasi

indonesia jadi anggota fatf, menkeu sri mulyani: transparansi pajak penting
indonesia jadi anggota fatf, menkeu sri mulyani: transparansi pajak penting

Menkeu Sri Mulyani mengisahkan, dalam upaya transparansi pajak, pihaknya memberlakukan tax amnesty. Paling baru, pemerintah juga menjalankan program pengungkapan sukarela (PPS) yang baru usai akhir Juni lalu.

Keduanya, kata Menteri Sri Mulyani, bertujuan untuk pemanfaatan data guna mengakselerasi transparansi pajak dari masyarakat.

"Pemerintah Indonesia tidak akan berhenti pada upaya itu. Kami akan terus menggunakan pertukaran data informasi secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan aktivitas penghindaran pajak melalui penempatan aset keuangan di luar negeri dan juga melalui aliran keuangan ilegal," ujarnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6 [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel