Indonesia kenalkan Federated Public Trust Directory kepada 197 negara

Pemerintah Indonesia memperkenalkan inisiatif Federated Public Trust Directory G20 kepada 197 delegasi internasional dalam rangka mempermudah verifikasi sertifikat vaksin COVID-19 di seluruh gerbang masuk negara.

"Targetnya, inisiatif ini diterapkan di setiap gerbang kedatangan negara-negara untuk mempermudah verifikasi sertifikat vaksin COVID-19. Sehingga perjalanan luar negeri antarnegara jadi lebih aman dan nyaman," kata Staf Ahli Menteri bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Federated Public Trust Directory merupakan kerangka kerja global yang menyatukan infrastruktur digital untuk memverifikasi dokumen otentik di seluruh jaringan global terpercaya.

Ia menjelaskan selama ini negara-negara G20 masih memanfaatkan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kebijakan di setiap negara. Sehingga saat terjadi pandemi, berimbas pada pergerakan pelaku perjalanan hingga perniagaan di seluruh dunia.

Jaringan global yang dimaksud di antaranya The International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), EU Green Certificates, Common Trust Network dan lain sebagainya.

Menurut Setiaji kondisi itu mengakibatkan kesulitan tersendiri, terutama dalam mengenali kode sertifikat vaksin pada orang yang melakukan perjalanan antarnegara dengan sistem yang berbeda.

Presidensi G20 Indonesia menghadirkan solusi atas tantangan tersebut melalui integrasi seluruh jaringan global terpercaya yang difasilitasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bersama Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), Global Digital Health Partnership (GDHP), dan ICAO.

Dikatakannya integrasi itu lahir dari berbagai inisiatif dan terobosan yang telah Indonesia dorong dalam rangkaian G20 Health Working Group (HWG) 2022.

"Untuk itulah, inisiatif Federated Public Trust Directory diusulkan sehingga jaringan-jaringan tersebut saling terharmonisasi untuk memverifikasi sertifikat vaksin atau dokumen kesehatan lainnya yang difasilitasi oleh WHO dan organisasi internasional lainnya," katanya.

Inisiatif itu, kata dia, diperkenalkan Indonesia dalam Forum Global Seventeenth Symposium and Exhibition on International Civil Aviation Organization Traveller Identification Programme (ICAO TRIP) yang dihadiri 197 delegasi negara pada 13-15 September 2022 di Kanada.

Menurut dia masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat dan kemudahan dengan penerbitan sertifikat vaksin berstandar WHO dan Uni Eropa (European Union/EU) melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Sertifikasi dilakukan menggunakan skema public key yang disimpan pada format JavaScript Object Notation (JSON)," katanya.

Teknologi itu dikembangkan menggunakan arsitektur layanan mikro dengan aplikasi API yang bisa diakses oleh publik (Open API) yang dapat diimplementasikan secara "on-premise" maupun melalui komputasi awan.

Mekanisme verifikasi yang sama juga diterapkan pada sertifikat terstandar Uni Eropa (EU Hub Standards) dan dapat diverifikasi di seluruh negara Uni Eropa maupun 68 negara lainnya.

“Kami harap yang kami sampaikan di ICAO TRIP Symposium and Exhibition ini terkait hasil dari G20 HWG 1 tahun 2022 serta pengimplementasian WHO DIVOC dan EU Hub Standards di Indonesia dapat menjadi pembelajaran untuk diterapkan lebih luas lagi di masa depan,” demikian Setiaji.

Baca juga: G20 dukung Indonesia keluarkan sistem verifikasi sertifikat vaksin

Baca juga: 5 negara G20 kolaborasi bangun pusat manufaktur vaksin

Baca juga: 3rd HWG bahas pengembangan vaksin dan diagnostik berkeadilan

Baca juga: Indonesia angkat kesetaraan akses dan distribusi vaksin di G20