'Indonesia Maju', Demokrasi Lesu

·Bacaan 7 menit

VIVA – “Indeks kebebasaan Pers di seluruh Asia Tenggara berada di peringkat 150 dalam daftar 180 negara. Media di Asia Tenggara Menghadapi dua masalah: undang-undang dengan kata yang samar-samar (frasa) dan terbuka untuk penyalahgunaan dan penuntutan bermotif politik, dan tidak adanya pengadilan independen yang kuat bersedia menantang pemerintah ini. Politisi mampu melakukan balas dendam pribadi terhadap publikasi dan individu dengan sedikit keterbatasan,” tulis Bill Hayton, di situs www.chathamhouse.org.

Bill juga mengakui bahwa negara-negara di Asia Tenggara tersebut tidak melarang liputan kritis secara resmi, tetapi tidak ada praduga hak untuk menerbitkan. Misalnya di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, komitmen teoritis terhadap kebebasan berekspresi dirusak oleh undang-undang yang membatasi, intimidasi, dan bahkan membunuh jurnalis.

Seperti di Filipina, 18 orang terbunuh selama lima tahun terakhir dan empat pada tahun 2020. Tahun lalu, kasus ancaman pembunuhan juga terjadi pada jurnalis Detik karena menulis berita terkait Presiden akan membuka mal di Bekasi.

Kontan dalam rilisnya menyatakan Informasi itu ditulis jurnalis berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota bekasi.

Namun kemudian diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut Presiden hanya meninjau sarana publik di Kota Bekasi dalam rangka persiapan new normal. Klarifikasi itu pun telah dipublikasikan Detik dalam bentuk artikel.

Padahal Pers adalah pilar keempat demokrasi dan dilindungi dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bayangkan jika insan Pers terus diancam pembunuhan dan intimidasi karena menulis berita, bagaimana suatu negara akan maju? Karena rakyat butuh informasi dan transparansi dari pemerintah agar tetap bisa mengawasi kinerjanya.

Pada laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai Indeks Demokrasi 2020, Indonesia turun dari skor 6,48 pada tahun 2019 menjadi 6,3 pada 2020. Skor itu merupakan yang paling terendah selama 14 tahun terakhir.

Demokrasi di ranah jagad maya juga menjadi perhatian khusus. Detik melaporkan dari data Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga 30 Oktober 2020, jumlah kasus terkait UU ITE mencapai 324 kasus. Bamsoet memaparkan sebanyak 209 orang dijerat Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik, 76 orang dijerat Pasal 28 Ayat 3 tentang Ujaran Kebencian, serta 172 Kasus dilaporkan berdasarkan berasal dari unggahan di media sosial.

Peran di Media Sosial dan ‘Mesin Propaganda’ Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pengguna Internet di Indonesia mencapai 196,7 juta. Sedangkan pengguna media sosial per Januari 2021 mencapai 10 juta pengguna, sebagaimana dilaporkan Detik dari We Are Social.

Jumlah pengguna sebanyak itu tentu dari berbagai latar belakang, meskipun harus diakui didominasi oleh kaum milenial.

Satu akun media sosial yang menghubungkan ke akun lain menjadi cara efektif saling berkomunikasi, dari keterhubungan itu pula seseorang punya motivasi untuk menyampaikan ‘pesan’ ke publik.

Pesan ini bisa saja berupa kritikan, bisa pula memang ‘di-design’ dari ‘mesin propaganda’ kubu tertentu untuk menyerang lawannya. Cukup sulit menganalisis akun bermotif menyerang orang lain dan terindikasi melanggar hukum.

Paling sederhana memahaminya adalah akun itu cenderung ‘menyerang’ siapa? Apakah oknum tertentu saja, atau pada semua orang yang dianggap berlawanan dengan ideologinya. Jika hanya pada oknum atau golongan tertentu, bisa jadi akun itu terindikasi ‘mesin propaganda’.

Biasanya memang memprovokasi membuat keributan di jagad maya, menghasut, menyebarkan kebencian, dan merongrong kewibawaan yang diserang. Menjelang pemilu ‘mesin propaganda’ ini semakin kencang memproduksi narasi. Meskin diingat pula Indonesia berdasarkan negara hukum, jelas pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Demokrasi bisa jadi ‘mesin propaganda’ oleh pihak tertentu yang tidak menyukai rezim. Di Kuba, Venezuela, Hong Kong, atas nama demokrasi, HAM, kebebasan berpendapat, dan demonstrasi, untuk menggembosi kedaulatan rezim.

Hal itu terbukti pada Venezuela, sampai sekarang Nicholas Maduro ‘tidak dianggap’ presiden oleh Amerika Serikat (AS). AS hanya mengakui Presiden Sementara Juan Guaido. RUU KUHP Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Munculnya draft RUU KUHP atas penghinaan terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden dikenai ancaman 3,5 tahun penjara.

Bila dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Draft itu didapatkan Detik pada sosialisasi RUU KUHP di Manado. Hal itu tertuang dalam BAB II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ancaman penjara penjara bertambah setahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Pasal 219 berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tatun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV yang dimaksud di atas yaitu maksimal Rp 200 juta (Pasal 79 RUU KUHP). Boleh jadi hanya berupa ilustrasi karikatur bergambar presiden yang mirip kartun Pinokio berhidung mancung bisa dipidana dengan pasal di atas.

Apakah ilustrasi yang mencerminkan presiden ‘belum menepati janjinya’, dan ada kritikan berupa ilustrasi karikatur bisa dipenjara? Merujuk pasal di atas bisa saja, jika presiden merasa terusik dengan karikatur itu, lalu melaporkannya ke pihak Polri untuk ditindak lanjuti.

Karena Pasal itu merupakan delik aduan. Tidak semua yang mengkritik presiden itu adalah oposisi atau geng liar yang ingin mengubah sistem kenegaraan. Ada tokoh agama, akademisi, Organisasi Non-Pemerintah, Pers, Mahasiswa, kaum kritis, dan lain-lain. Mengkritik Presiden Sebenarnya mengkritik Presiden memang penting dari warga.

Itu adalah bentuk dukungan agar negara bisa lebih maju. Mengingat Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat (AS), Uni Emirat Arab (UEA), dan China sudah menjelajah Mars, bahkan AS tahun ini menjelajah ke Venus.

China dan Korea Utara, ‘dilabeli’ negara otoriter, tapi jelas pencapaiannya, perekonomian mereka maju. Koruptor tidak berani di negara tersebut. Indonesia bagaimana? Korupsi merajalela, buronan koruptor bisa menghilang.

Bahkan hukuman koruptor hanya beberapa tahun saja, dan mendapat keringanan. Kegaduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiada habisnya, padahal itu adalah lembaga yang bisa menjerat koruptor. Pemecatan 75 pegawai KPK karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi sorotan publik.

Dampaknya kasus-kasus besar korupsi tertunda. Dalam Catatan ICW total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Indonesia juga mengalami perekonomian sulit, utang rezim sekarang mencapai Rp 8.500 triliun. Semua itu dibebankan pada seluruh penduduk Indonesia, khususnya kaum muda sebagai generasi penerus.

Jadi wajar ketika kaum muda turut menyampaikan ekspresi kritikan. Sebaliknya ‘berbahaya’ jika kaum muda pasif lalu hilang, berimigrasi ke negara tetangga seperti Taiwan, karena di sana peluang dan kesempatan lebih menjanjikan.

Kaum muda Indonesia tentu tidak ingin seperti yang terjadi di Venezuela akibat sanksi ekonomi dari Amerika. Tatuy TV melaporkan antara tahun 2000 dan 2020, sebagian besar populasi pekerja muda Venezuela bermigrasi ke berbagai lokasi di seluruh dunia untuk mencari peluang yang lebih baik. Migrasi ini disebabkan oleh perbedaan politik, pemiskinan ekonomi, dan memburuknya kondisi sosial di negara Amerika Latin.

Narasi Tanding Seperti hukum alam, ada kontra terhadap rezim, ada pula yang pro terhadap rezim. Kaum pro rezim ini akan menangkis serangan ataupun kritikan terhadap rezim. Kubu saling berlawanan ini juga bisa menimbulkan keresahan publik, karena sudah tidak sehat lagi dalam argumennya. Sangat jarang melihat pihak yang saling berlawanan menghasilkan debat seru yang mencerdaskan.

Dua tahun lalu di YouTube berjudul #DebatKeren Papua – Budiman Sudjatmiko vs Dandhy Laksono, perdebatan mereka cukup panas. Tentu saja memberikan banyak hal yang tidak diketahui oleh kalangan umum. Budiman bersikukuh Papua adalah bagian Indonesia dan meski dipertahankan.

Sebaliknya, Dandhy menjelaskan sejak masa perdebatan Soekarno dan Hatta, Papua bukan bagian Indonesia. Jika tetap memaksa Papua bagian Indonesia, maka Indonesia akan terus mengekspansi kekuasaannya sampai jauh. Beberapa hari kemudian Dandhy sempat dijemput polisi karena kasus menebarkan kebencian dan SARA.

Dia dituding melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Budiman yang mengetahui penangkapan Dandhy menolak atas penangkapan tersebut, dan bersedia menjadi jaminannya.

Secara tidak langsung mereka mengajarkan demokrasi di Indonesia. Seberapa ngototnya ingin diterima ide dan gagasan di perdebatan panas, tetap menghormati lawan. Dan bersedia membantu lawan debatnya saat terjebak pada ketidakadilan.

Tampaknya Budiman sangat respect terhadap Dandhy, hal ini tidak terjadi pada kasus-kasus pada oknum lain yang kerap mengkritik rezim. Indonesia Satu kekeliruan rezim akan diteriakkan oposisi sampai seribu kali.

Sembilan kebenaran rezim dianggap tidak ada. Dan kritikan juga harus ditimbang. Memang menjadi tugas berat memimpin Indonesia yang penduduknya berjumlah 271.349.889 jiwa. Bukan hal mudah menjadi seorang pemimpin.

Presiden, tidak hanya mengurusi Indonesia saja, tapi juga harus berhubungan dengan negara luar. Geopolitik memengaruhi perekonomian Indonesia. Perang AS dan China bisa melumpuhkan ekonomi Indonesia. Saat ini masih taraf perang ekonomi, belum sampai perang nuklir antara dua negara adidaya tersebut.

Bahkan beberapa tahun lagi sudah perang di angkasa, mengingat kedua negara tersebut berlomba-lomba mengeksplorasi luar angkasa. Indonesia sendiri tampaknya belum ada persiapan menyikapi kekuatan negara luar yang semakin berambisi menjadi nomor satu di dunia. Indonesia masih tertinggal, sebagaimana tertinggal dalam menerapkan demokrasi. [Asmara Dewo]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel