Indonesia-Malaysia Kerja Sama Cegah Pencucian Uang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Malaysia mempererat kerja sama, untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Kerja sama terutama dalam pemberantasan tindak pidana asal seperti korupsi, terorisme, peredaran gelap narkotika, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Menurut Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, komitmen tersebut diambil dalam pertemuan bilateral delegasi Indonesia dan Malaysia, pada Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering Annual Meeting 2012 di Brisbane, Australia.

"Kedua negara, dalam hal ini Financial Inteligent Unit-nya (PPATK), sepakat meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam pertukaran informasi, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," kata Agus selaku Ketua Delegasi RI pada Asia Pacific Group on Money Laundering Annual Meeting 2012, kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Menurutnya, ada beberapa kerawanan dalam penyaluran transaksi keuangan, yang melibatkan hubungan bisnis di kedua negara.

Di antaranya, melalui jasa pengiriman uang (money remittance), jasa penukaran uang (money changer), dan produk investasi atau properti, dan second home programme (produk investasi yang membolehkan orang Indonesia memiliki rumah kedua di Malaysia).

"Ketiga produk tersebut berpotensi membuka ruang tindak pidana pencucian uang," tutur Agus dari Australia.

Agus menjelaskan, berdasarkan penelitian PPATK, tipologi pencucian uang yang memanfaatkan penyedia jasa pengiriman uang (money remittance), ditengarai biasa dilakukan sekaligus dengan transaksi narkoba, yang melibatkan pengedar Malaysia dan Indonesia.

"Mereka memanfaatkan permintaan pengiriman uang para TKI untuk dikirimkan ke keluarganya di Indonesia. Jadi, seolah-olah uang hasil penjualan narkoba di Indonesia itulah yang dikirim dari Malaysia," papar Agus.

Demikian pula dengan pemanfaatan jasa money changer, untuk kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Para pelaku membawa uang asing secara tunai  keluar masuk kepabeanan RI, dengan alasan untuk keperluan bisnis money changer.

"Nah, kemudahan itu yang harus diperhatikan, supaya usaha money changer tidak dijadikan sasaran kejahatan TPPU," jelas Agus.

Terkait program 'Secondary Home' yang diluncurkan Pemerintah Malaysia, Indonesia meminta PPATK Malaysia memperketat pengenalan nasabah (Know Your Costumer), dan melakukan pendalaman (Customer Due Dilligent), khususnya untuk Political Exposed Person (PEP's) Indonesia yang membeli rumah di Malaysia.

"Sehingga, orang Indonesia tidak mudah diberi Permanent Resident oleh Malaysia, hanya karena seorang WNI membeli rumah sebagai 'Secondary Home' di Malaysia," papar Agus.

Ia berharap, kerja sama RI-Malaysia semakin efektif, sehingga ruang gerak kejahatan korupsi, terorisme, narkoba, dan lingkungan hidup akan semakin dipersulit. (*)

BACA JUGA

  • Partai NasDem Adakan 'Kursus Caleg' dan 'Sekolah Legislatif'
  • DPR akan Minta Penjelasan Soal Penerimaan CPNS
  • KPK Jangan Terjerat Politik Sandera Para Politisi 
  • Kasus Hambalang Bikin Citra Demokrat Terus Merosot 
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.