Indonesia Naik 11 Peringkat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Merdeka.com - Merdeka.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations (UN) e-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 pada 2020 dan urutan 107 di 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, hasil tersebut menunjukkan implementasi SPBE yang terus meningkat secara signifikan.

"Tahun ini Indonesia kembali naik peringkat pada hasil survei e-government yang dilakukan PBB. Ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua, dan hasil kerja keras seluruh tim SPBE di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/10).

Anas mengatakan, digitalisasi harus segera diwujudkan utamanya dalam pemerintahan. "Saya kira ke depan tidak dapat dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Muaranya adalah pelayanan publik makin ekselen," imbuhnya.

Dia berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemda memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi SPBE. Perwujudan digital melayani sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE terus didorong agar masyarakat merasakan manfaatnya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Salah satu fokus reformasi birokrasi tematik adalah administrasi pemerintahan yang berbasis digital, baik dari sisi kultur, struktur, maupun kompetensi SDM-nya. Ini harus terus kita gerakkan untuk semakin mempercepat kerja birokrasi dalam melayani publik," papar Anas.

Tema Survei PBB

Survei PBB kali ini mengusung tema The Future of Digital Government. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan e-government.

Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High E-Government Development Index atau Very High EGDI, antara 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, antara 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI.

Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup High EGDI di United Nations E-Government Survey 2022.

Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam E-Government Development Index (EDGI) tersebut, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI).

Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.7644 untuk OSI, skor 0.6397 untuk TII, dan skor 0.7438 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada diatas skor rata-rata dunia.

Selain itu, Indonesia berhasil melompat naik 20 peringkat pada E-Participation Index pada 2022. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada 2020 menjadi peringkat 37 pada 2022 dengan skor 0.71590.

Skor tersebut sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.4450, diatas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.5024 dan juga diatas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.5444.

Sementara, melalui survei tersebut, dalam hal perolehan Open Government Data Index, dari skala yang sama yakni 0 sampai 1, Indonesia berhasil mendapatkan skor 0.9014 dan berhasil mencatatkan namanya pada grup Very High Open Government Data Index (OGDI) Level.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]