Indonesia perlu segera tetapkan undang-undang perlindungan data

Oleh Ed Davies dan Stanley Widianto

JAKARTA (Reuters) - Indonesia menargetkan membawa undang-undang baru untuk melindungi data pribadi pada tahun depan, mengikuti jejak tetangga Asia Tenggara seperti Singapura dan juga Uni Eropa, menteri komunikasi baru negara itu mengatakan kepada Reuters.

Pemerintah memiliki "peta jalan menuju kedaulatan data" untuk mencerminkan semakin pentingnya data dan berencana untuk menetapkan undang-undang baru di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu dengan segera, kata Menteri Komunikasi Johnny G. Plate.

"Kami sudah membahas ini ... dan parlemen telah sepakat dalam pertemuan dengan kami bahwa itu akan menjadi hukum prioritas pada tahun 2020," kata Plate dalam sebuah wawancara pada Jumat malam (15/11).

Menteri, yang disumpah bulan lalu itu, mengatakan aturan yang ada untuk melindungi data tersebar di banyak undang-undang dan perlu disatukan di bawah satu undang-undang.

Langkah ini dilakukan di tengah upaya regional yang lebih luas oleh pemerintah Asia Tenggara untuk menuntut tindakan dari raksasa teknologi global tentang regulasi konten dan kebijakan pajak.

Taruhannya tinggi bagi pemerintah yang mengandalkan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan dan perusahaan-perusahaan internet, yang memandang 641 juta populasi pencinta media sosial di Asia Tenggara sebagai pasar pertumbuhan utama.

Indonesia adalah pasar lima besar secara global untuk raksasa teknologi AS Facebook dan Twitter. Pihak berwenang telah berhasil membuat perusahaan media sosial Telegram dan TikTok untuk membentuk tim pemantauan konten di Indonesia setelah secara singkat melarang mereka untuk "konten negatif."

Indonesia telah mengatakan akan bertemu perusahaan media sosial untuk membahas rencananya mengenakan denda hingga sekitar 36.000 dolar AS jika mereka mengizinkan konten seperti pornografi, kekerasan atau ideologi ekstremis.

Plate mengecilkan prospek denda yang diterapkan jika ada kerja sama dari perusahaan.

"Prinsip utama bukan tentang denda ... yang kita inginkan adalah agar media sosial digunakan dengan benar, bermanfaat," katanya.

Plate juga membela langkah Indonesia untuk memaksakan pembatasan internet sementara untuk menghentikan orang berbagi konten secara daring selama periode kerusuhan sipil baru-baru ini di wilayah paling timur negara itu di Papua dan ketika ada kerusuhan di Jakarta.

"Menjadi represif atau menyensor ketika keadaan normal ... itu salah," kata menteri.

"Tetapi ketika ada pembangkangan sipil, itu tidak represif. Itu memulihkan situasi kembali normal," katanya.

Pengenaan pembatasan internet telah dikritik oleh kelompok hak asasi.