Indonesia Usulkan Pelaut Diakui Sebagai Pekerja Penting di Forum PBB

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pada Desember 2020, Indonesia mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan perhatian khusus kepada tenaga kerja di laut (pelaut). Perwakilan Indonesia di PBB meminta pelaut diakui sebagai pekerja yang penting.

"Kita minta semua negara agar perhatikan pelaut sebagai pekerja yang penting dan juga minta semua negara untuk bisa fasilitasi turun naiknya semua pelaut di dunia," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo dalam Konferensi Pers Virtual terkait Isu Perlindungan Pelaut, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Indonesia juga meminta negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai pekerja pentng dan melaksanakan ketentuan keselamatan pelaut.

Termasuk pergantian awak kapal dan dengan kerja sama semua pihak untuk mendorong repatriasi akses layanan kesehatan bagi pelaut. Resolusi tersebut pada 1 Desember 2020 lalu pun diterima 71 negara di dunia.

"Oleh karena itu, pada 1 Desember Indonesia usulkan 1 resolusi yang diterima 71 negara," kata Basilio.

Indonesia juga sejak 9 Juli 2020 melalui Kementerian Perhubungan telah ambil bagian dalam komitmen Joint Ministerial Statement of The International Maritime Virtual Summit on Crws Change. Dalam hal ini kepentingan Indonesia sangat tinggi karena telah menjadi negara terbesar ketiga di dunia dalam penyuplai pelaut.

Berbagai usulan dan komitmen tersebut membuat Indonesia harus juga ikut mendukung pergantian awal kapal dari negara mana saja. Sehingga tidak ada alasan Indonesia untuk tidak melayani pertukaran awak kapal di seluruh wilayah Indonesia.

"Sekarang di merak bisa melayani naik turun awak kapal asing dan awak kapal Indonesia yang naik kapal-kapal asing. Di Merak, Tanjung Priok, Benoa, Makassar, Batam dan Bali juga," kata dia mengakhiri.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

China Janji Bakal Perbaiki Sistem Kerja di Kapal Perikanan

Nahkoda dan ABK selanjutnya diperiksa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
Nahkoda dan ABK selanjutnya diperiksa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

Berbagai pihak meminta pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman pekerja Indonesia untuk menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan milik China. Hal ini menyusul nasib tragis ABK Indonesia yang diduga mengalami perlakuan buruk selama bekerja di atas laut.

Menanggapi itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo mengatakan Indonesia sedang melakukan negosiasi dengan Pemerintah China untuk dilakukan berbagai perbaikan.

"Kami sedang melakukan negosiasi dengan China untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Basilio dalam Konferensi Pers Virtual terkait Isu Perlindungan Pelaut, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan, Pemerintah China saat ini sudah mau proaktif dan akan melakukan berbagai perbaikan. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan terpusat, Basilio meyakinkan perbaikan dalam sistem kerja di atas kapal perikanan akan akan dilakukan.

"Komunikasi dengan China sangat bagus. Kami dapat laporan sangat bagus bahwa China mau proaktif dan akan ada perbaikan-perbaikan ke depan karena sistem pemerintahan China itu terpusat, jadi keputusan di pemerintahan pusat akan dijalankan ke bawah," tuturnya.

Sisi lain, Pemerintah Indonesia ingin memberikan perlindungan kepada para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing. Salah satunya dengan mengirimkan pelaut yang profesional.

"Nah kami berpikiran kalau kita ingin melindungi para pelaut kita, maka kita harus mengirimkan pelaut-pelaut yang profesional," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: