indonesia
OlahragaVIVAKasihan Arema, Baru Bongkar Pasang Pemain Tapi Liga 1 Ditunda Lagi
Arema FC mencoret semua pemain asing yang direkrut di awal musim.
BeritaVIVAArteria Dahlan: Isu PKI Hanya untuk Membangkitkan Kebencian
Isu PKI itu tidak ada ruang lagi dan tidak bisa dicerna.
BeritaVIVAReza Bukan Akhirnya Ungkap Sosok Pendeta Serevina
Serevina membawa pengaruh baik dalam hidup Reza Bukan.
BeritaVIVASatgas COVID-19 Ungkap Kesulitan yang Dihadapi dalam Lakukan Pelacakan
Banyak resistensi di masyarakat akibat adanya stigma masyarakat.
PolitikLiputan6Kesempatan Kerja Jadi Pekerja Musiman di Korea, Ini Ketentuannya
Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan membuka kesempatan bagi para pekerja dari berbagai negara untuk menjadi pekerja musiman. Sektor yang dibuka adalah pertanian dan perikanan. Menariknya, kerja sama ini memberi porsi besar bagi pemerintah daerah masing-masing negara.Proses perekrutan pekerja musiman ini pada awalnya dirancang dengan melibatkan pemerintah daerah di Korea dan pemda di negara pengirim. Pola ini bisa disebut program G to G di tingkat pemerintah daerah."Misalnya, pemerintah daerah di Kwangju melakukan MoU dengan salah satu pemerintah daerah kabupaten di Indonesia," jelas Saudaranta Tarigan, Head of Indonesian Korea Legal Center, Kantor Hukum Keumseong LLC, dalam pesannya kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).Salah satu syarat utama untuk melakukan perekrutan pekerja musiman ini adalah adanya kesepakatan, atau sering dikenal MoU antara pemerintah daerah di Korea dengan pemerintah daerah asal pekerja migran. MoU yang ditandatangani oleh pemda di Korea dan Indonesia ini akan menjadi landasan kerangka kerjasama perekrutan pekerja musiman ini."Hal inilah salah satunya yang membedakan dengan program G to G untuk pekerja migran E-9 dan E-10," kata Saudaranta, satu-satunya advokat Indonesia di kantor hukum di Korea.Apakah E-9 dan E-10 itu? Visa Pekerja di KoreaBagi sebagian besar calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang tertarik bekerja di Korea, tentu sudah terbiasa mendengar kategori visa E-9 dan E-10 sebagai visa pekerja. Namun sebenarnya ada banyak kategori visa pekerja lainnya di Korea dengan kode E mulai dari visa E-1, E-2 hingga E-10.Saudaranta menjelaskan, pada akhir 2019, Pemerintah Korea melakukan perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian (Enforcement Decree of Immigration Act), salah satunya sehubungan dengan ketentuan dan masa tinggal pekerja musiman di Korea.Berdasarkan ketentuan yang baru, pekerja migran musiman di sektor pertanian dan perikanan dimungkinkan untuk tinggal dan bekerja di Korea selama 5 bulan, kemudian harus kembali ke negara asalnya. Pekerja musiman ini diberikan jenis visa E-8.Berdasarkan ketentuan sebelum perubahan, pekerja asing musiman di sektor pertanian dan perikanan datang ke Korea dengan menggunakan visa C-4. Kategori visa kunjugan singkat yang memungkinkan masa tinggal maksimal 90 hari.Pada awalnya, kata Saudaranta, perekrutan pekerja musiman dengan visa E-8 ini direncanakan dibuka Februari 2020. Karena kondisi pandemik Covid-19 dan juga ketentuan pelaksanaan masih dalam tahap pembicaraan dengan calon negara-negara pengirim, maka rencana perekrutan belum dapat dilaksanakan, hingga waktu yang belum ditentukan.Negara-negara yang mendapat kesempatan mengirimkan pekerja musiman ini adalah 16 negara yang juga menjadi pengirim pekerja E-9. Diperkirakan, setiap tahun pemerintah Korea akan menerbitkan visa E-8 hingga 22 ribu, menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan. Tunggu PengumumanSaudaranta melanjutkan, mengingat sistem pemerintahan dan hubungan pusat-daerah di setiap negara berbeda-beda maka implementasi rencana program G to G di tingkat pemerintah daerah tentu tidak mudah dilaksanakan. Sebagai contoh, di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan dan pelaksanaan perlindungan PMI.Ditambah lagi ada undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pusat dan daerah. Dengan demikian proses perekrutan pekerja musiman visa E-8 ini dalam konteks Indonesia, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk teknis pelaksanaannya, antara pemerintah Korea dan Indonesia.Maka hal-hal terkait kegiatan perekrutan pekerja musiman ke Korea pada saat ini harus menunggu pengumuman lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para calon pekerja migran Indonesia. Saksikan Video Pilihan Ini
OlahragaVIVALiga 1 Resmi Ditunda, Riko Simanjuntak: Imun Langsung Drop
Riko Simanjuntak turut komentari ditundanya Liga 1 2020.
KesehatanVIVAKacau, Cewek Ini Kecanduan Film Porno Sejak Usia 10 Tahun
Ia membuat pengakuan menghebohkan soal kecanduan film porno.
BeritaVIVAGP Ansor Laporkan Pengunggah Foto Wapres dengan Kakek Sugiono
Postingan Oliver Leaman S diduga memiliki unsur ujaran kebencian.
HiburanVIVAtvOne Beberkan Alasan Putar Film G30S/PKI
Film G30S/PKI akan ditayangkan pada 30 September 2020.
OlahragaVIVAAdesanya Malah Tertawa Lihat Costa Ngamuk Usai Dilecehkan
"Saya bisa menghentikanmu... Lagi," tulis Adesanya sambil tertawa.
OlahragaVIVAIndonesia dan China Absen, BWF Janjikan Denmark Open Bertabur Bintang
BWF janjikan persaingan Denmark Open bakal tetap panas.
PolitikVIVAHeboh Prajurit TNI Tersangkut di Kabel Listrik, Ternyata Kopassus
Prajurit TNI itu diselamatkan warga.
KesehatanVIVAYuk Rutin Bercinta, Minim Hormon Seks Picu Pria Rentan Kena COVID-19
Tubuh mereka tidak menghasilkan cukup testosteron.
BeritaVIVA20 Daerah Masih Sumbang Jumlah Kematian Tinggi karena COVID-19
Kasus kematian akibat COVID-19 mengalami sedikit kenaikan.
BeritaVIVAMenegangkan, Evakuasi Ular King Cobra 2,5 Meter dari Mobil Truk Pickup
Ular king cobra dengan panjang lebih dari 2,5 meter dievakuasi.
BeritaVIVAAksi Konyol Mike Tyson, Suap Polisi Pakai Mobil Mewah Gara-gara Kondom
Karena kondom, Mike Tyson ribut dengan istrinya.
PolitikYahoo News dan Agen BeritaTes cepat akan diluncurkan saat kematian COVID-19 tembus 1 juta
Jenewa (AFP) - Tes COVID-19 yang menunjukkan hasil dalam 15-30 menit akan diluncurkan di seluruh Amerika Serikat dan di sejumlah negara miskin, saat otoritas kesehatan di seluruh dunia berupaya mengatasi penyakit, yang kini telah menewaskan lebih dari satu juta orang.
BeritaVIVAPernah Makan Bulu Kemaluan, Ericko Lim: Enak Sih Dicampur Meses
Ericko Lim sering jadi sorotan karena ucapannya menimbulkan pro kontra
- BeritaVIVA
Penyebab Nama Islam Mike Tyson Tak Sepopuler Muhammad Ali
Mike Tyson menjadi mualaf pada 1993 silam.
Gaya hidupVIVALampiaskan Kangen Nikita Mirzani Lakukan Virtual Seks, Sama Siapa?
Nikita Mirzani melakukannya dengan cowok yang long distance.
PolitikLiputan6HEADLINE: Jokowi Usulkan Mini Lockdown, Optimistis Tekan Kasus Covid-19?
Liputan6.com, Jakarta Penambahan kasus Covid-19 yang mencapai hampir 5.000 setiap harinya membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus merombak strategi untuk menekan angka penularan corona. Sebab kasus penularan yang sangat cepat ini membuat aktifitas perekonomian mandek. Saat memimpin rapat terbatas yang digelar secara virtual, Jokowi menyampaikan sejumlah instruksi dan langkah terbaru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi, salah satunya melakukan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala kecil. Ide ini diharapkan bisa menekan angka penularan Covid-19 tanpa mempengaruhi perekonomian. "Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata Jokowi.Sementara, jika pembatasan aktivitas sosial ekonomi dilakukan di level yang lebih luas seperti kabupaten/kota atau provinsi, Jokowi khawatir akan berdampak pada ekonomi. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan konsep pembatasan sosial berskala mikro berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli dipandang lebih efektif.Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjelaskan, mini lockdown yang diusulkan Jokowi ini berbasis pada data sebaran Covid-19."Jadi kalau sebuah wilayah itu, data sebarannya merah atau hitam, itu yang akan diberlakukan PSBM (Pembatasan Sosial pada Skala Mikro)," kata Donny kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).Dia mencontohkan, jika di satu provinsi hanya ada 3 kabupaten, maka akan dilihat desa atau kampung mana yang berada di zona merah atau hitam. Maka hanya desa itulah yang menerapkan mini lockdown.Cara ini, kata Donny akan lebih efektif karena sesuai target sasaran. "Kalau semua di lockdown tentu saja ekonomi semua terganggu, jadi yang kedepan PSBM atau mini lockdown," ungkap Donny.Dalam penerapannya, lanjut Donny, Pemda sebenarnya tidak terlalu kesulitan. Sebab cukup berkoodinasi dengan Satgas Covid-19. Bahkan, menurut Donny tak perlu ada regulasi tambahan untuk mengatur konsep ini karena kewenangan seutuhnya ada di pemerintah daerah."Sebenarnya izin dari Kemenkes cukup kan. PSBM itu kan modifikasi dari PSBB. Jadi kalau sudah diberikan izin PSBB, kepala daerah tinggal modifikasinya jadi PSBM. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada," jelas Donny.Konsep mini lockdown ini sebenarnya sudah diterapkan di Jawa Barat. Jokowi pun berharap sistem ini dapat diterapkan di daerah lain. "Jadi sudah dilaksanakan, presiden hanya memberikan dukungan memberikan arahan supaya ini menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang terdampak," tutur Donny.Donny juga meminta agar jangan sampai ada yang mendebatkan istilah PSBB dengan mini lockdown. Sebab sebenarnya, ini hanya bentuk modifikasi kebijakan saja."Jadi bukan PSBB versus PSBM. PSBM itu ya PSBB juga. Jadi ada pilihan besar, ada pilihan mikro. Tapi sekarang Presiden berbicara mikro itu lebih efektif," kata Donny.Sudah Diberlakukan di Beberapa WilayahJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan mini lockdown atau PSBM ini bisa efektif menekan mobilitas penduduk, terlebih mereka yang berada di zona merah.Dia menyebut apabila ada klaster atau sekumpulan kasus teridentifikasi pada wilayah-wilayah lebih kecil dari kabupaten/kota, misalnya kecamatan, kelurahan atau RT/RW tertentu, maka itu bisa dilakukan pengendalian langsung. Sehingga pada daerah itu tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya dan penanganannya bisa fokus pada daerah dengan komunitas tersebut."Dan ini diharapkan pada provinsi-provinsi prioritas tersebut betul-betul bisa dilakukan pengendalian terbaik, dengan kerja sama seluruh aparat baik dari pemerintah daerah maupun dari Polri dan TNI, sehingga dapat ditangani dengan tuntas," tegas Wiku.Mini lockdown ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa daerah. Pemerintah Provisi Jawa Barat misalnya, sudah berlakukan mini lockdown dengan istilah pembatasan sosial skala kecil untuk wilayah Bodebek (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Hal ini diungkap langsung langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil usai rapat virtual bersama para kepala daerah Bodebek dari Gedung Pakuan, Senin 14 September 2020.Menurut Ridwan Kamil, penerapan ini sudah cukup efektif dalam menekan angka penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Barat. Emil menjelaskan PSBM di Jabar dilakukan dengan zonasi berdasarkan wilayah dengan skala terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan. Berbeda dengan PSBB yang zonasinya melingkupi kota/kabupaten."Kriteria PSBM di Jawa Barat berinisiatif penzonaan tidak berbasis kota/kabupaten tetapi berbasis kecamatan/kelurahan. Pada saat setiap minggu ada kelurahan zona merah di situlah dilakukan pembatasan. Bisa 10 persen atau 100 persen. Contoh PSBM di Secapa AD, pembatasan bisa 100 persen. Kelurahan Hegarmanah kita tutup, tapi tidak satu Kota Bandung," ujar Ridwan Kamil.Langkah ini juga diambil oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Untuk melokalisir wabah sehingga tidak semakin menyebar dan menular, dia menerapkan pembatasan sosial berskala kecil.Dia mencontohkan kasus lonjakan Covid-19 di Magetan yang kemudian diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro. Hasilnya disebut Khofifah sangat efektif menekan laju persebaran virus di tengah masyarakat."Alhamdulillah di Sidoarjo, Lapas Porong juga begitu. Kami koordinasi dengan Kakanwil Kumham dan ke Lapas Porong juga sepakat melakukan pembatasan sosial berskala mikro atau karantina lokal atau lockdown lokal," tutur Khofifah.Di Banyuwangi, lanjut dia, jumlah terkonfirmasi positif cukup signifikan, dan selama 14 hari ini mereka sudah selesai karantina dan semuanya sudah sehat. "Itu juga formatnya adalah PSBM pembatasan sosial berskala mikro," tutur Khofifah.Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga mengatakan pembatasan sosial berskala kecil sebenarnya sudah dilakukan di Jakarta. "Sebetulnya Jakarta sejak awal sudah membuat konsep kampung siaga di semua RW. Itu juga sebetulnya mini lockdown. Jadi Pak Gubernur Pak Anies sudah membentuk kampung siaga. Kampung siaga itu setiap RW di seluruh Jakarta, di blok begitu," jelas Riza di Balai Kota DKI, Selasa (29/9/2020)."Dikurangi pintu keluar masuknya, ada penjaganya, ada portalnya, disiapkan berbagai fasilitas. Wastafel, hand sanitizer, sabunnya, kemudian juga dilakukan dilakukan disinfektan di kampung-kampung. Di data masyarakatnya yang membutuhkan bansos, dikirim bantuan bansos," lanjut dia.Selain itu, Riza juga menjelaskan, setiap RW juga ada gugus tugas. Ini sama seperti mini lockdown."Kami menyebutnya PSBK umpamanya, PSBL umpamanya, Pembatasan Berskala Lokal atau Pembatasan Sosial Berskala Kampung. Prinsipnya seperti yang diarahkan oleh Pak Presiden. Bahkan kami juga ketika zonanya lebih berat lagi, risiko tingginya, kami putuskan RW-RW tersebut sebagai golongan RW zona merah. Itu juga dilakukan," jelas Riza.Riza pun menuturkan, bahwa Guberur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menghadap Presiden Jokowi untuk menegaskan, bahwa pihaknya siap melakukan isolasi terpusat."Pak Gubernur juga sudah menghadap Pak Presiden kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu. Itu juga menyampaikan lakukan isolasi terpusat dan terkendali. Alhamdullilah didukung sekali sama Pak Presiden," jelas Riza.Salah satu bentuk dukungannya yakni menyiapkan Wisma Atlet, kemudian hotel untuk isolasi. Bahkan pihaknya juga menyiapkan tempat di Taman Mini, Ragunan, dan Jakarta Islamic Centre sebagai tempat isolasi terpusat. Bahkan gedung-gedung yang terpapar juga ditutup sementara."Itu juga bagian dari mini lockdown sebetulnya. Jadi prinsipnya kami mendukung arahan Pak Presiden dan bahkan kami sudah melaksanakannya sesuai kebijakan Pak Presiden," kata Riza. Sudah Terlambat?Ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai seharusnya penerapan mini lockdown ini dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. "Dari awal kita tidak mengimplementasikan itu dengan bertahap," Kata Masdalina kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pun sebenarnya sudah ada istilah karantina rumah, wilayah, bahkan yang paling besar cakupannya itu disebut PSBB. Sehingga, menurut dia, tak perlu ada lagi istilah baru, yang membuat banyak pihak salah persepsi.Masdalina mengingatkan jika mini lockdown ini ingin berjalan dengan baik, maka harus diperhatikan betul-betul apa yang dibutuhkan dalam menerapkan isolasi atau karantina. Sebut saja, mulai dari pengetesan, tracking, hingga dilakukan isolasi.Selain itu, Masdalina menegaskan, perlu peran serta seluruh masyarakat agar proses micro lockdown ini berhasil dan menekan penyebaran Covid-19."Ada aparat keamanan di situ, ada infrastruktur wilayah, infrastruktur wilayah itu termasuk RT/RW. Nah peran serta masyarakat itu ada di sana memastikan orang yang dikarantina itu tidak keluar masuk, benar-benar melaksanakan karantina sesuai dengan konsep karantina," tegas Masdalina.Meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi, namun apa yang dilakukan pemerintah tak terlambat. Karena ini adalah salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalama menekan Covid-19."Sebenarnya enggak ada kata terlambat gitu ya. Karena kalau terlambat, seolah-olah kita tidak bisa berupaya apa-apa ya," jelas Masdalina.Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyatakan bahwa perlu melihat pada data jumlah dan sebaran kasus Covid-19 dalam penerapannya."Prinsipnya kalau (dibandingkan) lockdown RW dengan kelurahan, akan lebih efektif kelurahan. Kalau kelurahan dengan kecamatan, akan lebih efektif kecamatan karena lebih besar. Apalagi kalau kasusnya sudah banyak," kata Tri Yunis saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/9/2020)."Harus dilihat lagi berdasarkan sebaran kasus dan jumlah kasus. Kalau sebaran kasusnya memang per RW ya mini lockdown memang lebih tepat," lanjut dia.Menurut dia, jika kasus positif di suatu wilayah masih sedikit, maka pembatasan aktivitas di tingkat RW lebih efektif dibandingkan dengan tingkat yang lebih luas seperti kecamatan. Namun, Tri Yunis mengatakan, tidak demikian dengan wilayah yang penyebaran kasusnya tinggi seperti DKI Jakarta."Kalau di Jakarta, bayangkan saja kasusnya puluhan ribu. Enggak mungkin dengan (lockdown) RW, kelurahan harus dilihat, kecamatan paling tidaklah, kira-kira begitu," jelas dia.Untuk wilayah seperti DKI Jakarta, Tri Yunis berpendapat, setidaknya perlu pembatasan di tingkat kecamatan, kotamadya, bahkan provinsi karena kapasitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut telah penuh.Menyoal kekhawatiran bahwa pembatasan aktivitas di suatu wilayah yang diterapkan secara generalisir atau pukul rata akan berdampak pada perekonomian, Tri Yunis mengatakan bahwa seberapa luas pun lockdown yang dilakukan tetap memiliki dampak ekonomi."(Lockdown) RW ada dampak ekonominya, jangan lupa. Tetapi dampak ekonominya lebih kecil dibanding kalau kelurahan, kecamatan. Tapi upaya penanggulangannya juga harus diukur, jangan ekonominya saja yang dilihat. Kalau itu misalnya akan memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan kayak DKI Jakarta, tidak bisa dihitung dengan ekonomi. Apa pun harus dilakukan," kata Tri Yunis.Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, pemerintah terlambat dalam menerapkan mini lockdown. Pasalnya, dia melihat wacana ini ingin menyampaikan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19, yang sebenarnya sudah banyak dilanggar.Dia mencontohkan di DKI Jakarta masyarakatnya sulit menerapkan protokol kesehatan. Sebab dalam transportasi umum seperti KRL sulit menjaga jarak apalagi di pasar. Padahal pemerintah daerah tidak mungkin menutup pasar atau transportasi umum."Menurut saya sudah terlambat ya. Karena trennya tidak melihat kita menurunkan. Kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran jaga jarak juga yang kita lihat," jelas Satria kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).Karena hal tersebut, dia mengungkapkan, seharusnya sekarang ini bagaimana masyarakat mau disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya, menggunakan sanksi yang lebih tegas."Kalau belajar dari pandemi Flu Spanyol, tren kebijakan waktu itu, orang ketika enggak pakai masker bisa dikenai hukum, bahkan ada beberapa yang dipenjara. Ketegasan pemerintah cukup tinggi," tutur Satria.Karena itu, dia menyarankan, pemerintah segera memikirkan soal pemberian sanksi yang tegas. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas."Tujuannya bukan untuk membuat orang dipermalukan, tapi menjadikan teladan bahwa negara dan bangsa berkomitmen untuk menurunkan angka infeksi Covid-19," ungkap Satria. Terlalu Banyak IstilahWakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung langkah Presiden Jokowi untuk menerapkan mini lockdown.Pasalnya, sumber daya yang dimiliki di level RT, RW, kampung, bisa mudah diatur dengan pendekatan gotong royong antar semasa warga.Dia menyebut, warga yang sehat bisa beraktivitas normal dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sedangkan, yang terpapar Covid-19 bisa ditangani."Warga masyarakat lebih mudah diatur untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian dalam kebijakan mini lockdown," kata Melkiades kepada Liputan6.com, Selasa (29/9/2020).Dia mengingatkan, konsep ini sebenarnya sudah ada daerah yang menerapkannhanya bersifat terbatas. Dengan pernyataan Presiden Jokowi, maka bisa membuat daerah lain segera menerapkan konsep tersebut."Kebijakan yang diputuskan oleh presiden Jokowi bisa menjadi penegasan memperkuat yang sudah berjalan, dan memandu bagi yang belum untuk bisa segera lakukan kebijakan ini," tutur politisi Golkar ini.Bahkan dia menyarankan, setiap lingkungan tersebut, memiliki satgas penanganan Covid-19 untuk menangani warga dengan baik."Dan berhubungan dengan tenaga kesehatan, kalua ada yang perlu dirawat lebh lanjut. Kebijakan mini lockdown membantu memperat solidaritas sosial dan tolong menolong sesuai jiwa gotong royong," jelas Melkiades.Sementara Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati justru mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut dia, sudah terlampau banyak istilah dalam menangani Covid-19 ini."Sekarang sudah lewat 6 bulan pandemi di Indonesia, angka positif dan meninggal makin tinggi, dan kita dinilai oleh banyak pihak internasional gagal dalam mitigasi pandemi. Tiba-tiba sekarang muncul istilah mini lockdown, apa maksud dari mini lockdown," tutur Kurniasih.Dia menegaskan, lebih baik pemerintah pusat dan daerah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sesuai marwahnya."Sejak awal, kami sudah mengusulkan agar kita melaksanakan amanah Undang-Undang tentang Kekarantinaan. Kalau semua dilaksanakan sesuai undang-undang, mungkin tidak separah ini akibatnya," tukas Kurniasih.Menurut dia, sekarang ini yang dibutuhkan oleh rakyat bukan wacana apalagi dengan banyak istilah. Tapi upaya mitigasi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini."Sekarang ini yang dibutuhkan oleh rakyat bukan wacana dengan berbagai istilah-istilah. Tapi rakyat butuh kehadiran pemerintah dalam melakukan segala upaya mitigasi pandemi berbasis kesehatan," tukas Kurniasih.Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Dia menyebutnya sebagai mini lockdown. Misalnya, apabila di suatu RT/RW ditemukan kasus positif maka hanya lingkungan itu saja yang diterapkan pembatasan aktivitas."Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," ucapnya.Jika seluruh kabupaten/kota atau provinsi diterapkan pembatasan aktivitas, dikhawatirkan akan berdampak kepada perekonomian. Untuk itulah, Jokowi menilai intervensi berbasis lokal paling efektif menekan kasus Covid-19."Jangan sampai kita generalisir satu kota, satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PolitikLiputan6Menciptakan Pilkada Tertib dan Bebas Penyebaran Covid-19 di Sulut
Liputan6.com, Manado - Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni menggelar rapat perdana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut bertempat di Kantor Gubernur Sulut, Senin (28/9/2020). Rapat ini membahas persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang."Tahapannya sedang berlangsung sampai pada pelaksanaan kampanye pada 26 September-5 Desember 2020," ujarnya.Fatoni mengatakan Pilkada serentak dilaksanakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Sulut. Empat daerah tingkat dua itu adalah Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolmong Timur, dan Kabupaten Bolmong Selatan."Selanjutnya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 3 kota yakni Manado, Tomohon, dan Bitung," ujarnya.Dia mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak ini melekat dan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, apalagi di tengah kondisi bencana non-alam Covid-19. Untuk itu, seluruh pihak mulai dari penyelenggara hingga masyakarat umum di Sulut harus secara ketat mererapkan protokol kesehatan."Pilkada Serentak Tahun 2020 patut dijadikan sebagai momentum Pemprov Sulut bersama stakeholders untuk memberikan batuan Alat Pelindung Diri guna memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujarnya.Fatoni mengatakan, Pilkada serentak harus tetap dijalankan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya, supaya para penjabat di daerah tidak akan menjabat terlalu lama.Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyampaikan, situasi Kamtibmas di Sulut masih kondusif. Akan tetapi, pihak aparat keamanan di lapangan akan mengambil langkah-langkah penertiban kampanye agar menghindari terjadi penyebaran Covid-19.Jajaran TNI AD, AL dan AU menyatakan mendukung penuh pengamanan serta tugas tambahan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulut. Simak juga video pilihan berikut:
BeritaVIVAGampang Dilakukan, Ini 3 Cara Alami Detoks Tubuh
Detoks merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh.
BeritaVIVAPilkada Kalteng, Fakta Ujang Iskandar Pernah Pimpin Kotawaringin Barat
10 tahun jadi bupati.
BeritaVIVAAksi Vandalisme, Musala di Tangerang Dipenuhi Coretan
Ada banyak tulisan di musala tersebut.
