Industri sawit harapkan pemerintah pertahankan PMK 191/2020

·Bacaan 3 menit

Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) mengharapkan pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.191/2020 untuk menjaga momentum dan meningkatkan daya saing industri sawit nasional bagi perekonomian .

Ketua Umum APOLIN Rapolo Hutabarat menyatakan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit CPO, CPKO serta berbagai produk turunannya telah berhasil mengendalikan pasar global, baik dari sisi volume ekspor, keragaman/aneka produk olahan minyak sawit, memasok bahan baku industri pengguna yang sangat beragam serta telah mampu menembus pasar di berbagai belahan dunia.

"Keberhasilan ini buah hasil kebijakan pemerintah yang sangat konsisten menjaga berbagai regulasi industri sawit di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan empat regulasi di sektor hilir sawit. Pertama, pemerintah diminta tidak merevisi pungutan ekspor sawit dalam PMK No. 191/PMK.05/2020.

Rapolo menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sangat holistik dalam mengakomodir berbagai kepentingan industri sawit mulai dari hulu (perkebunan dan termasuk kepentingan petani sawit), downstream (industri proses tahap pertama), mid-downstream (industri proses tahap kedua) dan further downstream (industri proses tahap ketiga atau yang lazim disebut industri oleochemical.

"Selain itu, manfaat PMK 191/2020 tersebut juga menjangkau berbagai kepentingan lainnya seperti makin tersedianya dana peremajaan kelapa sawit petani; kegiatan riset; pendanaan kampanye positif; serta biaya advokasi,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Manfaat paling fundamental PMK 191/2020, adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya bahan baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara, tambahnya.

Kemudian, lanjutnya PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang lebih dikenal dengan Tax Holiday juga diharapkan dipertahankan.

Kebijakan tersebut menetapkan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah makin diperluas, fasilitas pengurangan PPh nya 100 persen dengan besaran investasinya mulai dari minimum Rp100 miliar, kemudian Rp 500 miliar s/d < 1 triliun, pengurangan PPh badan selama 5 tahun.

Kemudian) Rp1 triliun s/d < 5 triliun, pengurangan PPh badan selama 7 tahun, Rp5 triliun s/d < 15 triliun, pengurangan PPh badan selama 10 tahun, dan Rp15 triliun s/d < 30 triliun, pengurangan PPh badan selama 15 tahun serta Rp30 triliun, pengurangan PPh badan selama 20 tahun.

Setelah masa PPh tersebut berakhir, maka badan usaha masih diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50 persen selama 2 tahun berikutnya.

Selain itu, lanjut Rapolo, juga PMK No. 96/PMK. 010/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Bidang Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu, yang lazim disebut sebagai Tax Allowance.

Fasilitas ini memberikan fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen (sebesar 5 persen selama enam tahun), Penyusutan/amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap, tarif PPh 10 persen atau yang lebih rendah terhadap deviden; dan kompensasi atas kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Kebijakan lain yang diharapkan dipertahankan oleh pemerintah yakni harga gas murah yang mendukung daya saing industri oleokimia. Kebijakan Permen ESDM No. 8 tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Tertentu Dan Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2020 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Serta Permenperin No. 18 Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Peraturan pelaksana tersebut sangat berpihak kepada industri dan sekaligus implementasi Perpres No. 40 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 121 tahun 2020 tentang Penetapan harga gas tertentu sehingga harga gas di halaman industri pengguna sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

"Dengan kebijakan harga gas industri ini, maka daya saing global produk oleochemical Indonesia semakin tinggi di pasar global. Terima kasih kepada pemerintah, dan semua regulasi tersebut di atas tentu sangat mendukung hilirisasi sawit Indonesia," ujar Rapolo.

Dari data APOLIN, volume ekspor oleochemical periode Januari - Maret 2021 tumbuh sebesar 11,15 persen menjadi 982 ribu ton dibandingkan periode sama tahun 2020 sebanyak 883,5 ribu ton.

Baca juga: Industri sawit minta pungutan ekspor tidak direvisi
Baca juga: Kinerja industri oleokimia diprediksi meningkat pada 2021
Baca juga: Pertumbuhan industri hilir sawit butuh SDM berkualitas