Inflasi Tinggi Hambat Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Pengembangan dan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menilai, penyaluran dana untuk investasi pembangunan berkelanjutan (sustainable development, SDGs) akan sulit, sebab inflasi 2022 yang cukup tinggi.

"Tingginya inflasi juga akan mempersulit kita untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian SDGs," ucap Suharso saat menyampaikan sambutan di hadapan para delegasi dalam Development Ministerial Meeting (DMM) G20 di Belitung, Kamis (8/9).

Dia merujuk proyeksi international monetary fund (IMF), terjadi peningkatan inflasi pada 2022 yaitu hampir 6 persen di negara ekonomi maju. Angka tersebut merupakan proyeksi tertinggi dalam empat dekade terakhir.

Sedangkan di negara berkembang, tingkat inflasi mencapai sekitar 9 persen atau yang tertinggi sejak periode resesi terbesar. "Hal-hal tersebut memiliki dampak pada progres pembangunan di negara berkembang. Misalnya, meroketnya harga pangan dan energi," ungkapnya.

Meski demikian, hampir satu dekade yang lalu, pasca krisis finansial global, adanya harapan baru yaitu terbentuknya G20 Development Working Group. Melalui forum ini, diharapkan setiap delegasi negara G20 berkomitmen untuk menutup kesenjangan pembangunan dan membantu negara berkembang.

Suharso pun mengatakan, hanya dengan USD3,7 triliun, negara berkembang dengan kesulitan ekonomi dapat terbantu untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

"Hanya dengan mengalihkan 3,7 persen dari USD100 triliun total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, kita dapat menutup kebutuhan pembiayaan kita," ujarnya.

Di hadapan para delegasi, Suharso menuturkan, negara G20 harus menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai agenda 2030. Agenda 2030 yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang disepakati oleh negara-negara G20.

Menurutnya, perlambatan ekonom serta dampak jangka panjang Covid-19 mengharuskan negara-negara untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif. Dia mengingatkan kembali, kerangka pembiayaan pembangunan berkelanjutan G20 yang telah disepakati saat Presidensi Saudi Arabia 2020, tidak lain untuk meningkatkan komitmen politik mengenai isu pembiayaan pembangunan.

"Dari sinilah, Presidensi G20 Indonesia mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan SDGs," ungkapnya.

Suharso juga menyampaikan, pengusungan blended finance dilakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs (least development countries) dan SIDS (small island developing state). [azz]