Infografis: Menjawab Isu Hoax Terkait Pengelolaan Dana Haji dengan Fakta dan Data

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Keputusan pemerintah untuk meniadakan pelaksanaan haji tahun ini terkait kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menciptakan beragam polemik di masyarakat. Bahkan bermunculan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, salah satunya terkait pengelolaan keuangan haji.

Isu yang muncul di antaranya adalah dana haji tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Isu tersebut langsung ditepis Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dan memastikan dana haji tidak disertakan ke dalam pembiayaan infrastruktur.

"Sebanyak 90 persen adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi," ujar Anggito dalam webinar bertajuk Dana Haji Aman, Senin (7/6/2021).

Anggito juga membantah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan investasi infrastruktur BPKH. Ia menjelaskan saat ini yang ada adalah Ijtima Ulama 2012, fatwa tentang pengembangan Dana Haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk.

Anggito pun menegaskan, pembatalan haji 2021 dilakukan bukan karena alasan keuangan haji, namun karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Keputusan ini sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPKH tidak memiliki utang pembayaran pelayanan di Arab Saudi. Dalam Laporan Keuangan BPKH sampai 2020 kata Anggito, tidak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa perhajian di Arab Saudi.

Dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Bahkan tahun lalu, BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari Rp 5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen (berdasarkan Laporan Keuangan 2020 unaudited). Demikian pula, dana haji yang mengendap memiliki nilai manfaat.

"Dana Haji milik jemaah juga dijamin oleh LPS, jadi terlindungi dari gagal bayar," katanya.

Dirinya juga memastikan, dana haji yang mencapai Rp 150 triliun (per Mei 2021) tetap aman dan tidak terlibat kasus yang merugikan calon jemaah haji.

Untuk menjawab berbagai isu terkait pengelolaan dana haji dapat Anda simak lewat infografis di bawah ini.

Infografis menjawab hoax dana haji dengan data & fakta.
Infografis menjawab hoax dana haji dengan data & fakta.

(*)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel