Inggris Akan Larang Alat Makan Plastik Sekali Pakai, Cegah Malapetaka Limbah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris berencana untuk melarang penggunaan alat makan plastik sekali pakai di seluruh negara tersebut, sebagai bagian dari apa yang disebut oleh London sebagai "perang terhadap plastik".

Para menteri mengatakan bahwa langkah itu juga diharapkan bisa mengurangi sampah plastik, termasuk limbah yang tersebar di lautan dan membahayakan lingkungan serta ekosistem, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (29/8/2021).

Menteri Lingkungan George Eustice mengatakan semua orang telah "melihat kerusakan yang dilakukan plastik terhadap lingkungan kita" dan tindakan itu adalah hal yang benar untuk "menerapkan langkah-langkah yang akan mengatasi sampah plastik yang secara sembarangan berserakan di taman dan ruang hijau dan terdampar di pantai."

"Rencana ini akan membantu kita membasmi penggunaan plastik yang tidak perlu yang mendatangkan malapetaka dengan lingkungan alam kita."

Konsultasi tentang kebijakan akan diluncurkan pada musim gugur - meskipun pemerintah belum mengesampingkan termasuk barang-barang lain dalam larangan tersebut.

Tetapi aktivis lingkungan mengatakan tindakan yang lebih mendesak dan lebih luas diperlukan.

Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara sudah memiliki rencana untuk melarang alat makan plastik sekali pakai, dan Uni Eropa membawa larangan serupa pada bulan Juli 2021 – menempatkan para menteri di Inggris di bawah tekanan untuk mengambil tindakan serupa.

Rata-rata, setiap orang di Inggris menggunakan 18 piring plastik sekali pakai dan 37 item plastik sekali pakai alat makan setiap tahun, menurut angka pemerintah.

Para menteri juga berharap untuk memperkenalkan langkah-langkah di bawah RUU Lingkungan untuk mengatasi polusi plastik - seperti skema pengembalian deposit pada botol plastik untuk mendorong daur ulang dan pajak kemasan plastik - tetapi rencana baru ini akan menjadi alat tambahan.

Namum RUU Lingkungan Hidup itu masih akan melalui Parlemen dan belum menjadi undang-undang.

Butuh Satu Tahun untuk Implementasi Setelah UU Disahkan

Ilustrasi Daur Ulang Sampah Plastik Credit: pexels.com/mali
Ilustrasi Daur Ulang Sampah Plastik Credit: pexels.com/mali

Larangan itu membutuhkan waktu satu tahun untuk diimplementasikan, setidaknya terhitung setelah UU tersebut disahkan oleh Parlemen.

Diperkirakan, kebijakan itu akan berlaku penuh pada 2023.

Sementara itu, para aktivis lingkungan mendesak agar pemerintah bergerak cepat.

Jo Morley, dari kelompok kampanye City to Sea, mengatakan kepada BBC bahwa dia menyambut baik berita itu tetapi itu "hanya puncak gunung es".

Dia menambahkan: "Kami membutuhkan pemerintah untuk melangkah lebih jauh, kami menghadapi krisis plastik dan kami perlu mematikan keran.

"Kami benar-benar menghadapi krisis lingkungan, lautan kita penuh dengan plastik, dan mereka membunuh kehidupan laut, mereka merusak ekosistem kita dan mereka benar-benar mengancam kesehatan manusia."

Kierra Box dari Friends of the Earth menggemakan kekhawatiran tersebut.

"Kami membutuhkan pemerintah untuk mengambil pendekatan keseluruhan untuk mengatakan bahwa apa yang akan kami lakukan adalah mengakhiri semua polusi plastik, dan apa yang akan kami lakukan adalah secara drastis mengurangi jumlah semua produk sekali pakai, bukan hanya garpu diikuti oleh sendok diikuti oleh cangkir."

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel