Ingin Bebas Pajak Toko Selama PPKM? Begini Caranya

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah telah memutuskan untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh para pedagang eceran.

Pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan bangunan dan ruangan dalam insentif ini adalah toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan hingga kompleks pertokoan.

Baca Juga: Soal Bilyet Rp2 T Akidi Tio, PPATK: Boro-boro Setengahnya Aja Tak Ada

Selain itu, termasuk toko atau gerai yang terdapat di dalam fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran ataupun pasar rakyat.

Ketentuan ini telah ditetapkan dalam oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

Untuk bisa mendapatkan insentif pajak ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor pun menjelaskan.

“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Menurut dia, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

"Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah jika tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah," tegasnya.

Neilmaldrin pun menekankan, insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi COVID-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, harus dimanfaatkan dengan baik.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel