Ingin Ekonomi Tumbuh 6 Persen, RI Butuh Investasi Rp6.000 T pada 2022

Dusep Malik
·Bacaan 1 menit

VIVA – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4-6 persen pada 2022 pemerintah membutuhkan investasi hingga mencapai Rp6.000 triliun. Hal itu, di sampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Kamis 29 April 2021.

"Dibutuhkan investasi sebesar Rp5.891,4 triliun hingga Rp5.931,8 triliun dan diperlukan peran investasi non pemerintah dan swasta untuk memicu investasi dan menjaga sektor-sektor yang sedang idle," ujar Suharso.

Suharso mengatakan sebanyak 83 persen dari kebutuhan investasi tersebut diharapkan datang dari sektor swasta. Di mana swasta Rp4.948,9 triliun-Rp.4.857,7 triliun dan investasi dari BUMN sebanyak Rp503,1 triliun-Rp577 triliun. Sedangkan investasi pemerintah sebanyak Rp439,4 triliun-Rp497 triliun.

Melalui investasi tersebut, Suharso menargetkan ICOR pada 2022 akan lebih rendah yakni 6,24, turun dibandingkan proyeksi 2021 sebesar 8,16 persen. Sehingga, investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien.

Lebih lanjut, Ketua Umum PPP ini menuturkan investasi tersebut digunakan untuk proyek prioritas strategis (major project) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Major project misalnya ada 5 smelter dengan target operasi 2022, yaitu kawasan Halmahera Selatan, Maluku Utara ada 2 smelter, Kotabaru, Kalimantan Selatan 1 smelter, Ketapang, Kalimantan Barat 1 smelter, Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1 smelter,” jelas Suharso.

Adapun total kebutuhan dana major project kawasan industri prioritas sebanyak Rp210,722 triliun dengan strategi pendanaan APBN 3,64 persen, swasta 89,49 persen, KPBU 6,83 persen, dan PHLN 0,04 persen.

Kemudian total kebutuhan dana rencana investasi smelter mencapai Rp346,35 triliun dengan rincian strategi pendanaan ditanggung swasta sebanyak 93,3 persen dan BUMN 6,7 persen.

Sedangkan pendanaan major project pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi berasal dari APBN, BUMN, dan swasta dengan pembagian peran yang jelas,” jelas Suharso. (ant)