Inginkan Stabilitas, Pengusaha Sebut Partai Politik Idealnya Cuma Lima

Dusep Malik, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara untuk terlibat aktif dalam proses politik saat ini. Mereka menilai, upaya ini harus mulai dilakukan demi terciptanya stabilitas politik di Indonesia dengan dimotori oleh partai politik yang sehat.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini pengusaha semakin khawatir dengan proses demokrasi di Indonesia akibat ketidakmampuan partai politik yang menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin terbaik bangsa.

"Jadi sekarang pemimpin yang muncul mohon maaf itu banyakan yang di kementerian lembaga juga dari pengusaha kan," kata dia di Kantor Pusat Apindo, Jakarta, Selasa 27 April 2021.

Kondisi ini menurutnya dipicu oleh ketidakmampuan parpol dalam memiliki dana yang cukup menjalankan tugas dan fungsi strategisnya. Oleh sebab itu, dia menilai, negara harus hadir menyiapkan anggaran bagi mereka dalam APBN.

"Kita dorong agar paling tidak lahir kekuatan-kekuatan nasional yang bagus. Karena percuma kita bikin program sebagus apapun kalau pemerintahnya kayak begini itu kita yang repot," tuturnya.

Dia menyatakan, dengan adanya dana yang cukup di tengah-tengah partai politik maka stabilitas pembangunan bisa tercipta karena kader mereka profesional. Sedangkan saat ini, malah lebih banyak muncul mahar politik dan korupsi.

"Kita ingin stabilitas politik, kita ingin stabilitas pembangunan dan yang paling penting partainya itu beres dengan sistem yang bagus itu akan muncul pemimpin yang bagus," tegas dia.

Karena pentingnya alokasi anggaran dari APBN pemerintah, Hariyadi menekankan, jumlah partai politik juga idealnya ramping. Dia menilai, jumlah partai yang baik hanya cukup lima dalam kontestasi pemilihan umum seperti yang akan terlaksana pada 2024 nanti.

"Memang partai itu juga harus lebih kecil. Kemarin terakhir 14, menurut saya cukup 5 saja tapi diberi anggaran. Kenapa saya bilang gini karena itu pokok masalahnya di sana," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Hariyadi mengaku akan mengajak payung besar organisasi pengusaha yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengusulkan adanya alokasi anggaran khusus terhadap parpol sebelum 2024 kepada pemerintah dan DPR.

"Kalau partai tidak diberi anggaran itu bakal ngaco, ini terus terang saja, saya sudah mengalami berapa kali. Jadi itu merepotkan kita karena kan dia cari duit dari situ," ujar Hariyadi.