Ini 4 Pelanggaran HAM di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai terdapat empat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan Irjen Ferdy Sambo CS dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Adapun temuan pelanggaran tersebut berdasarkan hasil dari analisa dan berbagai temuan fakta dari Komnas HAM. Seperti diketahui Komnas HAM secara netral ikut terlibat dalam proses penyelidikan kematian Yoshua.

"Didasarkan pada proses, temuan faktual, dan analisa faktual, kami beranjak pada analisa pelanggaran HAM. Ada empat poin utama analisa pelanggaran HAM," ucap Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).

Pada pelanggaran pertama, kata Beka, terdapat pelanggaran hak untuk hidup. Hal tersebut terjamin dalam dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

"Faktanya, terdapat pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di Rumah Dinas Eks Kadiv Propam Polri," tutur Beka dalam keterangannya.

Pelanggaran kedua adalah hak memperoleh keadilan yang sudah dijamin pada pasal dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999. Dimana Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap PC namun telah dieksekusi tanpa proses penyelidikan dan penyidikan.

"Selain itu, terhadap Sdri. PC terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian tanpa intervensi siapapun," imbuh Beka.

Pelanggaran ketiga, Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut. Adapun tindakan yang dimaksud ada dua.

Pertama sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses hukum. Lalu sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa.

Keempat, terjadi pelanggaran HAM terkait hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental.

"Terjadi pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun mental untuk anak-anak eks Kadiv Propam maupun saudari PC," jelas Beka.

"Artinya kita mendapat keterangan bahwa anak-anaknya FS dan PC mendapat perundungan, ancaman, cyber bullying yang kemudian menyerang di akun sosmed yang bersangkutan," ujarnya.

Beka mengatakan peristiwa pembunuhan itu tak dapat dijelaskan secara detail, karena terdapat banyak hambatan yaitu berbagai tindakan obstruction of justice. Atas dasar itu Komnas HAM pun menyatakan menyerahkan pembongkaran fakta itu semua ke pengadilan yang akan mengadili.

Komnas HAM telah menyimpulkan kematian Brigadir Yosua merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusutnya. Komnas HAM sempat diajak ikut dalam timsus tersebut, namun lembaga itu memilih bergerak independen sesuai amanat undang-undang.

Timsus Polri dalam penyelidikan akhirnya menetapkan lima tersangka yakni Eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi. Lalu dua ajudan Sambo yakni Bripka Ricky Rizal (RR) dan Bharada Richard Eliezer (RE). Terakhir adalah asisten rumah tangga Sambo, Kuat Maruf. [rhm]