Ini Alasan Pasal Penghinaan Presiden Tak Dihapus dari RUU KUHP

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan alasan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tetap ada dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hasil perbaikan. Hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah menampung segala masukan dari masyarakat.

Kemudian, diputuskan jika pasal terkait penghinaan presiden dan wakil presiden lebih dijelaskan secara spesifik.

"Itu tidak di take out tetapi dibuat dalam penjelasannya," kata Eddy sapaan akrab Edward Omar saat ditemui di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/11).

Meski diputuskan tidak dihapus, Eddy berharap kepada masyarakat tetap memberikan masukan perbaikan dalam naskah RUU KUHP itu. Termasuk penjelasan lebih detail terhadap penghinaan presiden yang menjadi pasal krusial.

"Saya kira ada pertanyaan dan juga saran baik, meminta untuk penjelasan lebih detail terkait pasal-pasal antara lain penghinaan terhadap Presiden dan Wapres," katanya.

Eddy juga telah menjabarkan alasan dari Tim Penyusun RUU KUHP untuk tetap mempertahankan pasal 218 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

Naskah tersebut diputuskan untuk ditarik pada 19 September 2019 dari DPR untuk kembali diperbaiki pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertanya perihal alasan pasal tersebut tetap dipertahankan.

"Yang berikut yang ditanyakan presiden sama persis dengan apa yang ditanyakan adik-adik tercinta (mahasiswa). Saya ini kalau dihina enggak apa-apa to, kenapa harus ada pasal penghinaan," kata Eddy seraya tirukan ucapan Jokowi kala itu.

"Kami tim ahli sepakat, ini bukan urusan Joko Widodo, bukan. Ini urusan penghormatan terhadap presiden dan wakil presiden," tambah dia.

Eddy lantas menjawab alasannya kenapa persoalan Penghinaan Presiden harus dibuatkan pasal tersendiri, terpisah dengan pasal penghinaan pada umumnya.

Sebab, persoalan pasal penghinaan presiden bukan persoalan equality before the law (kesetaraan di mata hukum). Namun mengacu pada frasa hukum primus inter pares atau pertama di antara yang sederajat.

"Kalau teman-teman mengatakan bahwa tidak usah pakai pasal penghinaan terhadap presiden pakai saja pasal penghinaan biasa. Maka logikanya tidak perlu ada pasal makar, pasal makar itu akan membunuh presiden dan wakil presiden, mengapa tidak dihapus aja kan ada pasal 338 KUHP pembunuhan biasa," jelasnya.

"Jadi kita berbicara dengan logika yang konsisten, ketika anda mengakui ada pasal makar pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Maka, penghinaan yang menyerang harkat dan martabat harus ada," tambah dia.

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan bahwa tetap dipertahankannya Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden itu persoalan objek yang diatur. Sehingga tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 atas asas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan demokrasi.

"Tapi (UUD 1945) tidak menjamin kebebasan menghina. apa inti penghinaan hukum pidana hanya dua satu menista, apa itu menista, merendahkan martabat orang lain dengan mensederajatkan orang itu dengan hewan," jelasnya.

"Kedua apa, inti dari penghinaan fitnah. saya kita tidak ada satupun ajaran agama yang memperbolehkan fitnah. Nah inti penghinaan itu hanya dua itu, menista dan fitnah," sambung dia.

Oleh karena, Eddy memastikan persoalan pasal penghinaan Presiden dalam naskah RUU KUHP nanti tidak akan membatasi persoalan kebebasan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan demokrasi.

"Itu dijelaskan sejelas-jelasnya dalam penjelasan bahwa penyerangan harkat dan martabat presiden itu dimaksudkan itu adalah menista atau memfitnah," jelasnya.

Pemerintah bakal segera menyerahkan beleid atau naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Udang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada, Rabu 9 November 2022 pekan depan.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa naskah yang bakal diserahkan ke DPR telah disempurnakan dan sudah melewati masa sosialisasi sosialisasi kepada publik.

"Jadi sudah diagendakan tanggal 9 November, Rabu depan kita akan menyampaikan revisi terhadap naskah RUU KUHP yang kita peroleh dari hasil dialog publik maupun masukan dari berbagai elemen masyarakat," kata Eddy sapaan akrab Edward Omar saat ditemui di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/11).

Setelah diserahkan, pemerintah berharap bahwa naskah RUU KUHP itu akan menjadi pembahasan oleh DPR selama masuk masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 oleh DPR.

Kendati terkait dengan poin apa saja yang diperbaiki, Eddy hanya mengatakan ada sekitar 50 pasal yang telah diperjelas setelah sebelumnya ditarik pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan.

"Saya masih belum bisa merinci tetapi kurang lebih ada 50 item," ujarnya.

Walaupun telah dilakukan perbaikan, Eddy tak menafikan apabila nanti akan ada penolakan dari sebagian masyarakat terhadap naskah RUU KUHP yang bakal diserahkan kepada DPR.

"Saya kira tidak mungkin 100 persen masyarakat Indonesia itu puas dengan RUU KUHP. Tetapi kami mencoba mengakomodasi berdasarkan hasil dialog publik. Jadi ada sekitar lebih dari 50 item perubahan," ujarnya.

Meski tidak merinci perubahan pasal yang akan tertuang dalam naskah tersebut, namun Eddy mengatakan bahwa seperti Pasal soal praktik dokter gigi samlai advokat curang telah dihapus.

"Seperti dokter gigi dan dokter yg berpraktek tanpa izin kita take out, juga untuk advokat curang kita take out dan ada beberapa pasal yang kita keluarkan dari RUU KUHP," jelasnya. [ray]