Ini Dia Biang Kerok Kecurangan Seleksi CPNS 2021 di Sulteng

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan aksi kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2021 dengan modus remote access di beberapa titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah akibat kelalaian pemerintah daerah setempat dalam memastikan keamanan sistem IT.

"Kami memandang bahwa kelemahan IT dari pada pelaksanaan menjadi bukti bahwa memang Pemda kurang berhati-hati dan kurang menerapkan sistem pengaman teknologi informasi. Sehingga, dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces," ungkap Plt Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin dalam konferensi pers virtual terkait Update Publik Hasil Pengawasan Pelayanan Bidang Kepegawaian dan Jaminan Sosial, Senin (15/11).

Sobirin menyampaikan, Ombudsman begitu mengaku terkejut atas temuan kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 dengan modus remote access.

Mengingat, aktivitas pengerjaan soal ujian yang bersifat rahasia bisa dilakukan dengan jarak jauh.

"Terkait dengan peristiwa di Sulteng kami merasa kaget dan terkejut, bahwa ternyata dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces. Di mana ada penanaman alat tertentu atau aplikasi tertentu mengakibatkan seseorang dapat mengerjakan dari tempat lain seakan-akan soal itu dikerjakan peserta," bebernya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Keamanan IT

Peserta mengikuti proses Tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di BKN, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Sebanyak 800 peserta mengikuti tes yang dibagi dua sesi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Peserta mengikuti proses Tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di BKN, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Sebanyak 800 peserta mengikuti tes yang dibagi dua sesi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Untuk itu, Ombudsman mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN), kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk dapat menetapkan keamanan IT tinggi. Hal ini untuk mencegah tindak penyimpangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Selain itu, Tim IT terkait harus melakukan antisipasi hacker, antisipasi peretas yang dilakukan dengan baik. Alat-alat seleksi yang digunakan harus kompatibel, server jaringan, maupun sistem daring digunakan lancar tidak ada (kendala)," tutupnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel