Ini Penyebab Banyak PHK di Sektor Industri dan Solusinya dari Kemnaker

Merdeka.com - Merdeka.com - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor seperti sektor industri padat karya semakin nyata. Industri garmen, tekstil dan alas kaki menjadi sektor yang rentan pada PHK karyawan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit untuk menghindari PHK di tengah dinamika perekonomian. Pihaknya juga siap untuk mendampingi semua pihak tersebut dalam mencari win-win solution.

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Dia menjelaskan, sejumlah faktor yang membuat PHK terjadi di beberapa sektor beberapa waktu ini di antaranya adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

Oleh karena itu untuk mencegah semakin banyak jumlah PHK dan perselisihan hubungan industrial, pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya. Di antaranya mendorong dialog bipartit antara manajemen atau pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), utamanya pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital.

Mencari TitiK Temu

Putri menerangkan, dialog yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala/tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu Kemnaker beserta dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelas dia.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong mediator hubungan industrial yang ada di Kemnaker maupun di seluruh daerah agar terus melakukan pendampingan kepada pengusaha dan pekerja, untuk mendiskusikan opsi-opsi pencegahan PHK, serta berkoordinasi dengan para Pengawas Ketenagakerjaan terkait upaya pencegahan tersebut.

"Kami juga berharap kiranya Dinas-Dinas Tenaga Kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," tambahnya. [idr]