Ini Peran 4 Tersangka Kasus Izin Ekspor CPO Biang Keladi Minyak Goreng Langka

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah menyebut jika antara para tersangka turut memiliki hubungan peran masing-masing dalam memuluskan izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022.

"Ada yang melakukan hubungan, yang melakukan percakapan, pengurusan materil itu sudah ditemukan penyidik," kata Febrie saat jumpa pers, Jumat (22/4).

Meski belum bisa menjabarkan buktinya, namun Febrie memastikan jika penetapan tersangka terhadap Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana atau IWW dan tiga tersangka dari pihak swasta telah memiliki dasar.

"Sehingga berani menentukan merekalah yang kita mintai pertanggung jawaban gitu ya," kata Febrie.

Bahwa, tiga tersangka pihak swasta yang dimaksud yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS.

"Sekali lagi kita sampaikan bahwa dari alat bukti maka dipastikan yang berperan terjadinya pidana adalah mereka yang sudah kita tersangkakan," katanya.

"Kita tidak melihat dari sisi jabatan di korporasi tapi pidana adalah menyangkut apa yang dilakukan dalam perbuatan pidana tersebut. Jadi tidak melihat jabatan karena dia berpengaruh, apa perannya," tambahnya.

Temukan Pelanggaran

Sebelumnya, Febrie juga telah mengungkap faktor pelanggaran berujung Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardhana atau IWW terseret kasus tersangka korupsi izin fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Ketika aturan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 terkait pemberian izin ekspor CPO bagi perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan ada kecenderungan terjadi praktik manipulasi.

"Ketika izin ekspor yang yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan seluruh syarat yang diajukan ada tindakan manipulasi," kata Febrie saat jumpa pers, Jumat (22/4).

Dimana, seharusnya izin ekspor CPO diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat penjualan dalam negeri DMO (Domestic Market Obligation) sebesar 30 persen dari total ekspor. Namun pada praktiknya ada perusahaan yang tidak sesuai dan berimbas kelangkaan minyak goreng.

Karena adanya kesalahan tersebut, telah menjadi dasar terseretnya Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Karena sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tidak melakukan pengecekan.

"Sehingga memang kenapa IWW ditetapkan, bukan pembiaran. Tetapi ketika diberikan izin ekspor, IWW dapat kita pastikan tidak melakukan pengecekan tapi atau dari barbuk lain bahwa kewajiban ini tidak terpenuhi kira-kira seperti itu," ujarnya.

"Jadi IWW ditetapkan tersangka karena memang pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti ekspor tersebut," sambungnya.

Padahal, Febrie mengatakan jika seharusnya izin ekspor CPO diberikan kepada perusahaan yang telah menuntaskan syarat DMO sebesar 30 persen. Maupun ketika syarat DMO masih 20 persen sebelum dinaikkan dengan aturan terbaru.

Namun dari barang bukti yang sudah dimiliki penyidik, tiga perusahaan yang telah ditetapkan tersangka yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS, tidak sesuai.

"Salah itu diizinkan ketika itu memang diizinkan apabila itu sudah terpenuhi 20 persen. Kenyataan itu diizinkan memang faktanya (sejak awal) tidak terpenuhi," sebutnya.

Adapun terkait bukti kongkalikong, antara para tersangka swasta dengan Indrasari Wisnu Wardhana belum bisa dibeberkan ke publik, karena hal itu masih dalam kepentingan penyidikan. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel