Ini Strategi Pemerintah Antisipasi Kemunculan Koperasi Bermasalah di Masa Depan

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah mempersiapkan opsi jangka panjang dalam penanganan koperasi bermasalah. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan langkah ini guna mengantisipasi adanya pelanggaran lebih lanjut yang dilakukan koperasi. Sehingga dengan regulasi baru, pemerintah melalui Kemenkop UKM bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap koperasi.

"Jangka panjangnya memang ini harus melakukan perubahan regulasi Undang-Undang, sehingga nanti ada pengawasan lebih jelas, termasuk juga kalau kita mengacu ke bank, ya misalnya terhadap bank gagal bayar itu kan sudah fully regulated, nah di koperasi belum (ada regulasi)," katanya kepada wartawan di depan Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Rabu (8/6).

Dalam mendukung penanganan koperasi bermasalah, Menteri Teten juga melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Alasannya, kementerian ini membidangi wilayah penegakan hukum termasuk kepada koperasi. Selain itu, koordinasi juga menggandeng pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diketahui, saat ini ada 8 koperasi bermasalah yang sebagian di antaranya menempuh jalur perdamaian melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam penerapannya, Menteri Teten menilai masih ada indikasi pelanggaran dengan tak dipatuhinya putusan PKPU.

"Ini kan pengurus koperasi dan anggota koperasi itu sudah memilih jalur perdaiaman ke pengadilan dan ada putusan PKPU, dalam pemenuhan PKPU itu kan 5-10 tahun. Tahap pertama kan sudah, realisasinya sangat rendah, sehingga banyak anggota yang mengadukan ke kami, ke Bareskrim (Polri), karena sudah putusan pengadilan, ini bukan lagi di kami (Kemenkop UKM)," katanya mengungkap alasannya menemui Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam solusi jangka panjang lewat perubahan regulasi, kata Menteri Teten, juga jadi bagian jika proses PKPU tak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam mengawasi proses PKPU yang ditempuh sejumlah koperasi ini, Menteri Teten menginginkan adanya pengawasan lebih.

"Misalnya kalau nanti kan kami mengantisipasi kalau PKPU ini dianggap gagal dijalankan, kan para anggota bisa menempuh kepailitan, tapi itukan bisa juga rekayasa untuk menghindari kewajiban kepada anggota, nah ini kita antisipasi juga," terangnya.

"Kala kepailitan kan itu masuknya kalau di korporasi lebih banyak menguntungkan korporasinya, nah ini kita antisipasi juga," tambah Menteri Teten.

Undang-Undang Perkoperasian Perlu Direvisi

perkoperasian perlu direvisi
perkoperasian perlu direvisi.jpg

Kementerian Koperasi dan UKM menyebut undang-undang perkoperasian perlu direvisi. Tujuannya, guna memastikan dan mengakselerasi oengemvangan ekosistem bisnis koperasi kedepannya.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmar Zabadi menilai revisi atas Undang-Undang (UU) tentang Perkoperasian perlu terus didorong hingga disahkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. Ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dia mengatakan UU Perkoperasian yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah berusia 30 tahun dengan substansi yang cenderung obsolete (ketinggalan). Sehingga perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan strategis terkini.

"Seiring perubahan cepat dalam dunia usaha dan teknologi serta berbagai permasalahan yang terjadi maka diperlukan UU yang juga mampu mengakomodasi, menjawab perubahan tersebut, dan memperbaiki tata kelola perkoperasian. Dengan demikian koperasi bisa bergerak lincah, modern, dipercaya, dan terutama memberikan kepastian hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dapat menurunkan citra koperasi di kalangan masyarakat," kata Zabadi.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kata dia, adalah munculnya koperasi-koperasi bermasalah sehingga gambaran koperasi di masyarakat kurang baik. Ini bertolak belakang dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi dengan azas kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

Berbagai permasalahan koperasi saat ini, antara lain penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk melakukan praktik pinjaman online ilegal dan rentenir, penyimpangan penggunaan asset oleh pengurus, di lain pihak potensi anggota tidak dioptimalkan, dan pengawasan yang belum berjalan maksimal.

Pelanggaran koperasi yang juga kerap terjadi dalam bentuk tidak adanya izin usaha simpan pinjam maupun izin kantor cabang.

"Banyak koperasi yang dikelola tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi sehingga menimbulkan malpraktik yang merugikan anggota maupun masyarakat. Pendidikan anggota dan kerja sama antar koperasi yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip koperasi tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya dan adanya ketergantungan koperasi terhadap dominasi pengurus. Padahal dalam koperasi peran anggotalah yang paling utama," tuturnya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6 [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel