Ini yang Digali Polisi saat Periksa Pengurus Koperasi Syariah 212

Merdeka.com - Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri akan memanggil pengurus koperasi syariah 212. Pemanggilan pengurus koperasi syariah 212 ini untuk menindaklanjuti temuan dana Rp10 miliar dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga mengalir ke koperasi syariah 212.

Dana sebesar itu sebelumnya diduga polisi masuk ke kantong koperasi syariah 212 setelah diselewengkan empat petinggi ACT yang kini berstatus tersangka. Empat orang itu adalah mantan presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khadjar dan dua anggota ACT Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari.

"Mungkin minggu depan (panggil pengurus koperasi 212), sekarang fokus pada tersangka dulu, kita lagi undang pemanggilan untuk tersangka hari Jumat begitu. Minggu depan kali," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi, Rabu (27/7).

Menurut Whisnu, polisi masih mendalami terkait dengan temuan koperasi syariah 212 yang menerima donasi sebesar Rp10 miliar. Pendalaman itu salah satunya dengan memeriksa pengurus koperasi syariah 212.

"Lagi didalami semua, didalami semua dong, satu-satu didalami. Siapa pengurusnya, nanti ditanya, semua didalami, untuk apa. Kan ada terafiliasi dengan perusahaannya," ujar dia.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengaku tidak tahu apa soal dana tersebut. "Koperasi Syariah (KS) 212 tidak terkait sama sekali dengan PA 212," ungkap Slamet saat dihubungi merdeka.com.

Petinggi ACT Tersangka

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar serta mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana pemberian Boeing untuk korban pesawat Lion Air JT-610. Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, polisi juga menetapkan dua pembina ACT sebagai tersangka yakni Hariyana Hermain dan NIA.

Ahyudin Cs diduga menggelapkan dana untuk ahli waris korban pesawat Lion Air JT-610 sebesar Rp34 miliar dari diserahkan Boeing senilai Rp138 miliar.

"Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp103 miliar dan sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukkannya," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf saat jumpa pers di Mabes Polri, Senin (25/7).

Dari penyelewengan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Berikut penyelewengan dana Rp34 miliar tersebut:

-Pengadaan armada truk senilai Rp2 miliar;

-Program food boost senilai Rp2,8 miliar;

-Pembangunan pesantren di Tasikmalaya senilai Rp8,7 miliar;

-Koperasi Syariah 212 senilai Rp10 miliar;

-Dana talangan untuk satu CV dan satu PT senilai Rp10 miliar. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel