Inilah Tuntutan FSGI dan FGII Terkait Pelaksanaan UKG

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Kemendikbud akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk guru bersertifikat pada 30 Juli hingga 12 Agustus 2012 serentak di seluruh Indonesia.

Terkait hal tersebut, organisasi-organisasi guru yang tergabung dalam Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menyatakan keberatan dengan rencana pelaksanaan UKG tersebut.

Dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews, ada beberapa point yang menjadi tuntutan mereka terkait rencana pelaksanaan UKG. Pertama mereka menuntut Kemendikbud meninjau kembali kebijakan UKG, agar dipersiapkan lebih matang, dibuat dasar hukum yang jelas, disosialisasikan secara meyeluruh dan ada proses uji coba yang adil.

Kedua, dalam membuat kebijakan pendidikan Kemendikbud harus mengajak perwakilan organisasi-organisasi guru untuk diajak berdialog, bukan hanya PGRI.

Kemudian, Kemendikbud seharusnya tidak melakukan pemetaan guru dengan cara uji pilihan ganda seperti UKG ini.

Jika ingin mengukur kualitas guru ujilah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, ujilah keempat kompetensi guru (pengetahuan, pendagogi, sosial, dan kepribadian) secara holistik. Pengujian kompetensi dalam peraturan yang ada adalah 40 persen ujian dan 60 persen praktek.

Keempat, Kemendikbud harus melakukan kontrol atas pengangkatan kepala-kepala sekolah dan pengawas serta memberdayakan kepala sekolah serta pengawas, karena merekalah garda terdepan dalam membangun kualitas guru.

Kelima, Komisi X DPR RI wajib mengingatkan dan memanggil Mendikbud agar berkonsentrasi pada 1,8 juta guru yang belum disertifikasi, karena batas mensertifikasi berdasarkan UU Guru dan dosen adalah tahun 2015.

Kemendikbud jangan justru mencari pekerjaan tambahan dengan menguji guru yang bersertifikat yang justru sama sekali tidak diamanatkan dalam UUGD

Keenam, Komisi X DPR RI harus mengontrol laporan pertanggungjawaban UKG karena menggunakan APBN, padahal sampai hari ini distribusi anggaran ke sekolah-sekolah tempat pelaksanaan UKG belum juga dicairkan.

Sekolah-sekolah dipaksa atau terpaksa mengeluarkan dana yang tak diprogramkan dalam APBS.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI
  • Nara Optimis PPP, PKS, Golkar Dukung Incumbent
  • Nachrowi: Kalau Bisa Sampai Kiamat Gubernur DKI Orang Betawi
  • Bamus Betawi: Tidak Benar Betawi Kaku dan Arogan
  • Majelis Rakyat Papua Sesalkan Sengketa DPRP dan KPU
  • Panwaslu Tak Bisa Tindak Black Campaign Jejaring Sosial
  • Panwaslu Tak Bisa Tindak Black Campaign Jejaring Sosial
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.