Inklusi keuangan bagian makroprudensial pendorong PEN

Pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya mengandalkan tatap muka secara langsung, menjadi tatap mula melalui media digital.

Begitu pula dalam hal bertransaksi, sebelumnya dominan menggunakan uang tunai, secara bertahap masyarakat menggunakan uang elektronik sebagai sistem pembayaran dalam bertransaksi.

Inklusi keuangan merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial yang membantu mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami terus mendorong inklusi keuangan di segala sektor, termasuk sektor pariwisata untuk mendorong PEN di lapangan," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana di Makassar, Minggu.

Sistem pembayaran dengan uang elektronik itu telah digagas oleh Bank Indonesia yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebelum pandemi COVID-19, Namun pelaksanaan di lapangan masih terbilang lamban, hingga akhirnya pandemi telah memaksanya berjalan cepat.

QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan BI dan akan memperkuat UMKM dalam bertransaksi termasuk di lokasi wisata seperti kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.

Selain menyasar UMKM, BI Sulsel juga mengembangkan penggunaan QRIS di lokasi objek wisata. Khusus di Rammang-Rammang sudah diperkenalkan pada medio Desember 2021.

Digitalisasi keuangan ini sudah diimplementasikan dengan menggunakan QRIS di objek wisata karst terpanjang kedua di dunia ini.

"Kita akan dorong terus, sudah pasang alatnya, tinggal PR-nya bagaimana menggunakan QRIS di area ini," kata Kpw BI Sulsel.

Untuk karcis masuk ke salah satu site geopark Maros-Pangkep ini, sudah menggunakan QRIS, sehingga pengunjung dapat melakukan pembayaran karcis secara digital melalui barkode telepon pintar para pengunjung.

Begitu pula para perdagangan kuliner atau UMKM yang ada di kawasan Rammang-Rammang juga sudah mulai menggunakan QRIS dalam bertransaksi, meskipun juga masih ada yang mengkombinasikan dengan pembayaran secara tunai.

"Kami selain menawarkan penggunaan QRIS untuk pembayaran, juga masih menerima pembayaran tunai, karena belum semua pengujung menggunakan QRIS untuk bertransaksi," kata salah seorang pedagang, Jalil di kawasan wisata karst Rammang-Rammang.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ferdiansyah saat peluncuran penggunaan QRIS di Rammang-Rammang mengatakan, pihaknya menyambut positif digitalisasi di sektor pariwisata.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan teknologi dan kondisi saat ini yang masih dalam penerapan adaptasi normal baru. Salah satu dari upaya tersebut adalah mendorong digitalisasi ekonomi dan finansial untuk menjaga jarak.

Digitalisasi keuangan dalam bertransaksi di objek wisata karst Rammang-Rammang itu salah satu potret dari upaya BI dalam mengimplementasikan kebijakan makroprudensial yang di dalamnya terdapat inklusi keuangan.
Baca juga: BI: Presidensi G20 Indonesia dorong UMKM manfaatkan teknologi digital
Baca juga: Airlangga bertemu Ratu Maxima jelaskan inklusi keuangan Indonesia

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Fersiansyah. ANTARA/ Suriani Mappong
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Fersiansyah. ANTARA/ Suriani Mappong


Dorong PEN

Pemanfaatan teknologi digital akan terus mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 maupun kini pada masa adaptasi normal baru.

Di tengah pandemi COVID-19 dalam kurun dua tahun lebih, pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak pandemi tersebut.

Melalui ekosistem digital Indonesia akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui inklusivitas.

Dampak dari hal tersebut, salah satu yang menonjol adalah kinerja sektor komunikasi di Sulsel sangat baik dengan pertumbuhan 6,4 persen pada 2021.

Kinerja sektor komunikasi itu turut mendukung ekonomi Sulsel yang tumbuh 4,6 persen dan untuk Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) tumbuh 6,9 persen dalam masa tahunan (yoy).

Menurut dia, sektor tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pasar e-commerce.

Sementara pangsa sektor telekomunikasi sendiri terhadap PDRB Sulsel cukup tinggi yakni sekitar 8 persen. Ini berada pada posisi ke lima setelah pertanian, perdagangan, industri dan bidang konsumsi.

Dari sisi perkembangan harga dalam tren, telekomunikasi dari stabilisasi dalam layanan dinilai cukup baik. Hal tersebut karena pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Sulsel dapat mengimbangi dari sisi permintaan telekomunikasi.

Peran sarana telekomunikasi juga dapat mempengaruhi kondisi inflasi di suatu daerah. Inflasi di Sulsel tercatat 2,37 persen secara tahunan dan ini masih dalam rentan sasaran inflasi 3 plus minus 1 persen secara nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanah Presidensi G20, maka BI terus mendorong terciptanya transformasi digital dengan salah satunya adalah elektrifikasi pembayaran dan fokus pada beberapa program.

Program pertama adalah memperluas elektrifikasi transaksi pemerintah daerah dengan percepatan TP2DD. Kedua, transaksi bantuan sosial menjadi non tunai, dan ketiga memperluas digitalisasi UMKM.

Digitalisasi dapat menjadi katalis untuk memperluas akses pasar dan mengoptimalkan nilai tambah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).

Oleh karena itu, BI Sulsel bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mendorong transformasi digital sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Digitalisasi meningkatkan inklusi yang berarti meningkatkan partisipasi serta memberikan akses yang luas ke semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Hasanuddin Andi Nur Bau Massepe mengatakan, Indonesia memiliki potensi digitalisasi yang besar.

Kendati demikian, kata dia, ada beberapa kendala struktural, di antaranya kesenjangan akses internet oleh masyarakat karena akses internet belum merata di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan koneksi internet menjadi perangkat penting.

Selain itu, penataan kewenangan dan koordinasi antar berbagai kementerian/lembaga dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait digitalisasi, juga perlu mendapat perhatian serius.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana di kawasan karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros, Sulsel. ANTARA/ Suriani Mappong
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana di kawasan karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros, Sulsel. ANTARA/ Suriani Mappong
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel