Inklusivitas ekonomi bagi penyandang disabilitas pada KTT G20

Perhelatan G20 tahun 2022, dengan Indonesia memegang presidensi kelompok 20 negara itu, telah sukses dan menuai banyak pujian.

Beranggotakan para ahli dari negara anggota G20, berbagai isu-isu spesifik yang berkaitan dengan agenda G20 dibahas di dalam kelompok-kelompok kerja, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya dibahas dalam rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri kepala negara atau pemerintahan.

Isu disabilitas pada forum G20 merupakan terobosan serta kemajuan positif bagi Indonesia sebagai presidensi untuk memberi ruang pada semua aspek tanpa terkecuali.

Kesetaraan terhadap disabilitas, utamanya terhadap penyediaan lapangan kerja serta kesempatan untuk berdaya secara ekonomi, menjadi fokus pemerintah dalam G20 tahun ini.

Presidensi Indonesia dalam forum G20 ini menjadi momentum besar bagi negeri ini untuk mendorong isu terciptanya kesetaraan penyandang disabilitas dalam multisektor.

Jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia sejak awal tahun 2020, penyandang disabilitas sudah memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan akses informasi, kesehatan, transportasi dan infrastruktur, serta lapangan pekerjaan.

Karena itu pada forum G20, pemerintah saling bersinergi untuk mewujudkan akses informasi dan komunikasi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Hasil G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali yang disepakati dan ditandatangani pada puncak KTT G20 pun harus diapresiasi karena mengakomodasi hak-hak disabilitas, di antaranya memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pekerja migran, dengan mengembangkan kapasitas manusia.

Bahkan menjelang penyelenggaraan puncak KTT G20, beberapa komunitas disabilitas dilibatkan untuk memberi masukan, seperti kesiapan fasilitas publik selama konferensi. Masukan itu di antaranya terkait penyediaan akses jalan di beberapa tempat hotel untuk menginap delegasi serta tamu-tamu undangan.

Termasuk pada pelaksanaan Internasional Women 20 atau W20 dalam Presidensi G20 Indonesia, isu kesetaraan bagi perempuan dan inklusivitas ekonomi bagi penyandang disabilitas mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Keseriusan itu tercermin dari diangkatnya isu tersebut di forum KTT G20.

Misi utama W20 adalah untuk memengaruhi komitmen tingkat tinggi pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan untuk agenda perempuan di G20 dan menempatkan isu perempuan di pusat diskusi global dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.


Setara dan inklusif

Selaras dengan tema Presidensi G20, W20 memimpin pemberdayaan perempuan untuk membangun kembali masa depan yang lebih baik, lebih setara, dan inklusif.

Pada pelaksanaan kegiatan W20 terdapat empat isu besar yang diangkat, yakni mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian.

Kedua, mencapai inklusivitas ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan perdesaan. Yang terakhir, kesehatan yang adil secara gender.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional.

Dari jumlah UMKM itu, sebanyak 64 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti memberdayakan perempuan.

UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi. Peran perempuan dan UMKM bagi kemajuan bangsa merupakan keniscayaan. UMKM adalah sendi utama perekonomian.

Arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Disabilitas Internasional Tahun 2021 adalah bagaimana mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai regulasi turunan yang telah dibuat.

Salah satu yang menjadi penekanan adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020 mencapai 22,9 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari penduduk Indonesia.

Salah satu isu fundamental yang harus diangkat adalah fakta bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada keterbatasan dan hilangnya akses penyandang disabilitas untuk dapat mandiri secara ekonomi.

Dilansir dari laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2020, penyandang disabilitas cenderung untuk bekerja pada sektor informal dan berwirausaha, dengan persentase penyandang disabilitas yang berwirausaha adalah 75 persen dari total penyandang disabilitas usia kerja di atas 15 tahun.

Maka dari itu, kerangka kebijakan serta inisiatif dalam hal peningkatan skala kewirausahaan penyandang disabilitas harus menjadi usaha kolektif multistakeholder, mengingat persentase penyandang disabilitas yang berwirausaha adalah tiga kali lipat dari yang bekerja di sektor formal.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 telah disebutkan strategi implementasinya adalah menyediakan pelatihan, pemberdayaan keterampilan, dan pengelolaan usaha bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, juga memasukkan penyandang disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan diskresi dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau mekanisme permodalan usaha lainnya.

Penulis mengajak kepada para delegasi W20 bisa berkolaborasi dengan multipihak untuk mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang inklusif.

Melalui momen W20 ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia, khususnya Indonesia, tidak ada lagi orang berkebutuhan khusus yang tertinggal dari program-program pemberdayaan.

Untuk KTT G20, yang mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, forum G20 ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya di G20 yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi negara berkembang di dunia, khususnya dalam upaya mendorong terciptanya kesetaraan untuk penyandang disabilitas dalam multisektor, terutama dalam transformasi digital.


*) Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden RI.