Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Baru Cair Rp 900 Miliar dari Alokasi Rp 8,1 T

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah baru mencapai Rp 900 miliar di semester I 2021.

Jumlah ini masih 11,1 persen dari alokasi insentif nakes daerah sebesar Rp 8,1 triliun.

"Ini kami terus bersama Kemenkes mencoba membantu mengakselerasi (penyaluran insentif nakes daerah)," ujar Menkeu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Adapun, anggaran insentif nakes ini berasal dari APBD yang disisihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen, dengan total Rp 35,1 triliun.

Selain insentif nakes, anggaran ini juga digunakan untuk penanganan Covid-19 secara umum dengan alokasi Rp 10,7 triliun. Kendati, realisasinya baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 15,5 persen.

Lalu, untuk dukungan operasional vaksinasi, terdapat alokasi anggaran Rp 6,5 triliun, dengan realisasi baru Rp 400 miliar saja, atau 5,8 persennya. Kemudian, alokasi belanja kesehatan lain sebesar Rp 8,7 triliun juga baru diserap Rp 1,2 triliun atau sekitar 13,4 persen.

"PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (realisasinya). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM darurat di tingkat kelurahan," ujar Menkeu.

Insentif Nakes Telah Dibayarkan Rp 2,6 T, Sebesar Rp 49,8 Miliar untuk Santunan Kematian

thumbnail nakes keletihan
thumbnail nakes keletihan

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) dan klaim pasien Covid-19 pada 2021.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, pembayaran insentif nakes telah dibayarkan Rp 2,6 triliun dari pagu Rp 3,79 triliun kepada 323.486 nakes.

"Lalu ada pula pembayaran santunan kematian mencapai Rp 49,8 miliar untuk 166 nakes," ujar Febrio dalam taklimat media, Jumat (9/7/2021).

Lebih lanjut, tunggakan insentif nakes pada tahun 2020 juga telah selesai direview oleh BPKP sebesar Rp 1,34 triliun atau 90,8 persen dari total tunggakan.

Febrio menjelaskan, akselerasi pembayaran insentif nakes daerah juga dialokasikan melalui Earmarked DAU/DBH tahun 2021 sebesar Rp 8,15 triliun.

Klaim Pasien Covid-19

Tenaga kesehatan beristirahat setelah kegiatan tes swab massal di Puskesmas Ciganjur, Jakarta, Kamis (7/1/2020). Lonjakan kasus virus corona berpotensi terjadinya krisis tenaga kesehatan (nakes) karena banyak yang tertular dan gugur saat menangani pasien Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)
Tenaga kesehatan beristirahat setelah kegiatan tes swab massal di Puskesmas Ciganjur, Jakarta, Kamis (7/1/2020). Lonjakan kasus virus corona berpotensi terjadinya krisis tenaga kesehatan (nakes) karena banyak yang tertular dan gugur saat menangani pasien Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sementara untuk klaim pasien Covid-19 tahun 2020, total tunggakan yang sudah dibayar mencapai Rp 5,6 triliun. Kebutuhan tunggakan tahun 2020 tahap II sebesar Rp 2,69 triliun akan difasilitasi Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) agar dapat segera diselesaikan.

Untuk klaim pasien Covid-19 tahun 2021, per 30 Juni realisasi pembayarannya telah mencapai Rp 10,6 triliun dari pagu tahap I Rp 10,6 triliun atau 100 persen.

"Untuk tahap II 2021, dibutuhkan anggaran Rp 11,97 triliun. Pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran saat ini dalam proses penetapan," kata Febrio.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel