Intip Cara Pemerintah Cegah PHK di Tengah PPKM Darurat

·Bacaan 2 menit

VIVA – Bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan sulitnya perusahaan di Indonesia dalam menjalankan operasinya terus menghantui di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan dalam mengatasi hal itu pemerintah menyusun langkah untuk bisa mencegah PHK karyawan dan upaya menyelamatkan perusahaan akibat Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Menurut dia, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) agar tidak terjadi perbedaan pandangan.

Aturan itu juga diminta menjelaskan definisi "dirumahkan" yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja.

"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan," kata Dedy dalam keterangan pers harian, Rabu 15 Juli 2021.

Atas permintaan tersebut, Dedy menjelaskan bahwa Menteri Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat yang efektif di lingkungan kerja.

Surat edaran itu meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana isolasi mandiri dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan meminta agar jam kerja bagi para buruh atau pekerja diperketat menyusul masih banyaknya zona merah, khususnya di tempat industri beroperasi.

Luhut pun mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menerapkan mekanisme sehari kerja, sehari di rumah.

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut dirumahkan," ungkap Luhut.

Luhut juga telah mengatur pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian untuk bisa meringankan beban pihak-pihak yang terdampak PPKM darurat.

"Saya sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini," katanya. (Ant)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel