Investasi, pasar modal, dan milenial

M Razi Rahman

"Btw cakep nih ihsg ijo hahaha," cuit pemilik akun @alhiee.

"IHSG akhirnya balik ke level psikologis akhir bulan ini," kata @aaronRensey.

"Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, IHSG jatuh akan hijau nanti #salamcuan," ujar @masAdit94

"Wokwowkok IHSG wes Comeback jek minus ae Blue Chip ku," tutur @yurikomaulana diakhiri dengan emoji tertawa sambil menangis.

"IHSG rebound, tapi Reksadana makin anjlok. Bgst," umpat akun @BukanPegawaiJP.

Memantau linimasa Twitter menjadi hal yang menyenangkan di akhir pekan jelang pertukaran ke bulan pamungkas tahun ini. Cuitan-cuitan warganet di atas muncul pasca Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya ditutup di zona hijau pada Jumat (29/11) sore kemarin.

Ada yang senang, bertutur bak pengamat, optimistis, sampai merasa "syedih" dan kesal. Biasanya sih ini kerjaannya kaum milenial, yang katanya menjadi masa depan pasar modal Indonesia.

Lembaga riset independen asal Amerika Serikat Pew Research Center menyatakan bahwa generasi milenial ialah mereka yang lahir pada 1981 hingga 1996 atau pada tahun ini berusia 23 tahun hingga 38 tahun.

Sementara itu, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Oktober 2019, investor berusia di bawah 30 tahun mendominasi pasar modal yaitu mencapai 43,28 persen, sedangkan jumlah investor berusia 31-40 tahun sebanyak 24,91 persen.

Jika hasil riset tadi dijadikan patokan, walau tak presisi, persentase investor milenial di pasar modal kira-kira 60 persen dari total investor keseluruhan, sebagaimana yang diutarakan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi.

Inarno mengatakan, pertumbuhan positif pasar modal diikuti pula dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang saat ini mencapai 2,28 juta investor dan tumbuh double digit dalam lima tahun terakhir.

"Dari jumlah tersebut jumlah milenial mencapai 60 persen dari total investor, dan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir," ujar Inarno.
Baca juga: KSEI sebut investor muda jadi harapan industri pasar modal

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, pada 2019, penduduk berusia 20-34 tahun akan mencapai 63,7 juta jiwa atau 23,77 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang akhir tahun ini diprediksi mencapai 268 juta jiwa. Artinya, hampir seperempat penduduk Indonesia adalah kaum milenial, potensi yang sangat besar tentunya.

Generasi milenial umumnya sudah melek teknologi. Teknologi sendiri membantu pekerjaan menjadi jauh lebih mudah serta lebih efisien. Melihat hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun tahun ini meluncurkan program simplifikasi pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah (RDN) secara elektronik, yang intinya mempermudah masyarakat untuk dapat membuka rekening efek dan RDN secara daring (online).
Baca juga: OJK terapkan sistem pendaftaran elektronik di pasar modal

Investor di Indonesia saat ini memang masih terpusat di Pulau Jawa sebanyak 73,57 persen, diikuti Sumatera 14 persen, dan sisanya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Melalui inisiatif tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat dalam membuka rekening, serta dapat menjangkau lokasi yang lebih luas sehingga dapat segera bertransaksi di pasar modal.

"Mekanisme pembukaan rekening efek yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari, kini dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Baca juga: OJK harapkan investor pasar modal tidak hanya berpusat di Jawa


Teredukasi dan terlindungi
Dalam tiga tahun terakhir, pemahaman keuangan atau literasi di Indonesia meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang ketiga pada 2019.

Berdasarkan hasil survei, indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen atau naik 8,33 persen dari posisi tahun 2016 yang mencapai 29,7 persen. Sementara itu, indeks inklusi atau akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, menembus angka 76,19 persen, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya 67,8 persen pada 2016.

Target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen pada 2019 memang telah tercapai, namun pemahaman keuangan masyarakat masih relatif rendah dan harus terus ditingkatkan agar lebih optimal.
Baca juga: Kabinet baru diharapkan dukung pengembangan pasar modal

Sosialisasi dan edukasi baik dari regulator maupun pelaku di industri pasar modal seyogyanya harus masif dilakukan secara berkelanjutan. Dengan semakin meningkatnya literasi, masyarakat pun akan semakin melek investasi dan bijak berinvestasi sehingga tak akan mudah terjebak dan terbuai oleh tawaran investasi bodong sebab telah mengenal pasar modal yang lebih jelas dan terjamin.

Baru-baru ini Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan investasi perkebunan ilegal Kampung Kurma. Skema bisnis Kampung Kurma adalah menawarkan investasi unit lahan pohon kurma dengan skema satu unit lahan seluas 400 meter persegi hingga 500 meter persegi yang ditanami lima pohon kurma dan akan menghasilkan Rp175 juta per tahun. Selanjutnya, pohon kurma mulai berbuah pada usia 4 - 10 tahun dan akan terus berbuah hingga usia pohon 90-100 tahun.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, modus seperti itu tidak rasional karena menjanjikan imbal hasil tinggi dalam jangka waktu singkat. Selain itu, tidak ada transparansi terkait penggunaan dana yang ditanamkan, dan tidak ada jaminan pohon kurma yang ditanam tersebut tidak akan mati atau ditebang oleh orang lain. Menjanjikan hasil investasi tertentu dan tidak transparan, hal tersebut tidak akan terjadi di pasar modal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengatakan, kasus Kampung Kurma tersebut dapat menimbulkan stigma negatif bagi pasar modal di mana kepercayaan merupakan syarat utama agar investor mau masuk untuk berinvestasi.

"Di pasar modal kita harus menjaga kredibilitas karena kalau enggak, ada satu titik aja rusak susu sebelanga. Contohnya investasi Kampung Kurma, itu hal yang kayak gitu juga menimbulkan stigma terhadap keseluruhan capital market," ujar wanita yang dinobatkan tiga kali menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik itu.
Baca juga: Cara cerdas hindari investasi "bodong" menurut OJK


Aksi "goreng" saham
Di pasar modal, khususnya di pasar saham, bukan berarti tidak ada isu. Aksi "goreng" saham dinilai masih menjadi PR besar regulator yang dinilai meresahkan dan merugikan investor, terutama kaum milenial yang kebanyakan menjadi investor ritel, yang tentunya harus dilindungi oleh otoritas.

Goreng saham, dikutip dari SeputarForex, adalah menarik sebagian besar saham tertentu yang sedang beredar di pasar sehingga persediaan saham tersebut nyaris habis, Pada saat permintaan saham tersebut naik tetapi persediaannya kosong maka harganya akan meningkat, dan ketika harga sudah mencapai level tertentu seperti yang ditargetkan, spekulan melepas atau menjual semua saham tersebut pada harga yang sudah sangat tinggi

"Selain lebih memperketat standar penentuan Unusual Market Activity atau UMA, regulator juga harus berani mengambil tindakan tegas untuk pihak-pihak yang kedapatan menggoreng saham," ujar Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (Missi) Sanusi.

Merespon hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana baik dalam pembentukan harga maupun penawaran umum, melalui pengembangan sistem aplikasi berbasis web yang dapat mendukung proses penawaran umum perdana secara elektronik. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses penawaran umum dan harga penawaran umum perdana (IPO) yang telah ditetapkan.

Baca juga: BEI: Pemahaman pasar modal sebagai alternatif pendanaan masih rendah
Baca juga: Investor pasar modal di Yogyakarta terus tumbuh, 35 persen milenial
Baca juga: Mandiri Sekuritas ajak mahasiswa UI investasi di pasar modal