Investigasi Kasus Laskar FPI Dikasih ke Polisi, Ini Kata Brigjen Rian

Siti Ruqoyah, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 1 menit

VIVA – Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan penyidik sudah menerima hasil investigasi dari Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait kasus penembakan enam orang anggota Laskar FPI pada Jumat, 29 Januari 2021. Rencananya, penyidik akan bahas secara internal.

“Penyidik sedang mempelajari dan akan dilaksanakan rapat pembahasan besok, antara penyidik dengan fungsi pengawasan internal,” kata Andi pada Selasa, 2 Februari 2021.

Namun, Andi belum bisa memastikan penentuan status naik ke tingkat penyidikan. Tentu, penyidik berwenang untuk menentukan apakah dengan penyelidikan ulang sebelum gelar perkara, atau langsung menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut.

Baca juga: Diterpa Isu Mau Kudeta AHY, Muncul Foto Moeldoko Cium Tangan SBY

“Mekanisme sepenuhnya tergantung penyidik, nanti mereka yang menganalisis dan menindaklanjuti," ujarnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya menyampaikan empat rekomendasi atas peristiwa tewasnya enam anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek.

Dari hasil penyelidikan yang berlangsung sejak 7 Desember 2020, Komnas HAM menyimpulkan, bahwa peristiwa tewasnya enam laskar FPI ini terbagi dalam dua konteks yang berbeda. Dua laskar FPI tewas karena terlibat bentrokan dan saling serang dengan aparat dan tewas di tempat. Sementara empat laksar FPI lainnya tewas karena pelanggaran HAM.

Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.

Rekomendasi kedua, Komnas HAM meminta dilakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di dalam dua mobil. Dua mobil ini terlibat dalam aksi serempet dengan mobil yang ditumpangi laskar FPI.

Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam itu berpelat nomor 1759-PWQ dan Avanza silver B-1278-KJD.

Rekomendasi berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar HAM.