Irak sampaikan penyesalan atas kematian pemrotes, bela cara penanganan pemrotes

Jenewa (Reuters) - Para pejabat Irak menyampaikan "penyesalan yang mendalam" pada Senin (11/11) atas kematian pemrotes selama beberapa pekan kerusuhan tapi membela cara Baghdad menangani situasi.

Hampir 300 orang telah tewas di Irak sejak protes untuk menentang korupsi politik, pengangguran dan layanan masyarakat yang buruk meletus pada 1 Oktober.

Dalam satu kajian PBB di Jenewa mengenai catatan hak asasi manusia di negara anggota, diplomat dari beberapa negara menuduh pemerintah Irak menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Menteri Kehakiman Farooq Amin Othman mengakui telah terjadi "pelanggaran individu" oleh anggota lembaga penegak hukum tapi mengatakan semuanya sedang diselidiki.

"... Kami ingin menyampaikan penyesalan kami yang mendalam buat jumlah orang yang tewas," katanya kepada diplomat internasional berkumpul di apa yang PBB sebut Kajian Berkala Universal.

"Undang-undang dasar kami menjamin berkumpul damai dan tujuan pemerintah kami ialah untuk melindungi pemrotes," katanya.

Para pejabat Irak mengatakan rencana sedang berlangsung untuk membebaskan pemrotes yang ditahan dan buat pembaruan pemilihan umum, keduanya termasuk satu paket pembaruan yang didesak oleh PBB.

Keuatan "Yang Berlebihan, Membabi-buta dan Melanggar Hukum"

Tapi para diplomat dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat mengeluarkan kecaman tajam.

"Kami menyarankan agar Irak segera berhenti menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran damai, terutama penggunaan secara tidak sah tabung gas air mata dan amunisi aktif, dan menganggap bertanggung-jawab, dengan cara yang transparan, mereka yang bertanggung-jawab bagi kekerasan ini," kata Daniel Kronenfeld, Kanselir Hak Asasi Manusia di Misi PBB di Jejewa.

Belanda menyebut penggunaan kekuatan "melanggar hukum, membabi-buta dan berlebihan". Jerman menyampaikan keprihatinan yang mendalami dan mendesak dilakukannya langkah mendesak untuk mencegah hilangnya nyawa lebih jauh.

Misi Bantuan PBB di Irak mengeluarkan serangkaian saran pada Ahad (10/11), termasuk pembebasan pemrotes damai dan penyelidikan mengenai korban jiwa.

Duta besar Irak untuk PBB di Jenewa Hussain Mahmood Alkhateeb mengatakan rencana yang dibayangkan oleh Baghdad untuk menangani kerusuhan sudah dilaksanakan dan berjalan "lebih luas" daripada usul PBB.

"Tak ada demonstrator yang akan tinggal di penjara kecuali ada penyelidikan pidana terhadap mereka," katanya kepada Reuters.

Ketika ditanya apakah Irak akan mengadili petempur IS di tanah mereka sendiri, sementara Prancis dan Amerika Serikat telah mendesak, ia mengatakan, "Irak percaya bahwa semua negara mesti menerima warga negara mereka dan ini adalah kebijakan yang kami berkomitmen."