Iran Genjot Proses Uranium 12 Kali Lipat, Arab Saudi Minta Dunia Tegas

Renne R.A Kawilarang, BBC Indonesia
·Bacaan 3 menit

Iran sekarang menyimpan uranium yang diperkaya lebih dari 12 kali dari jumlah yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015, kata Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Menurut IAEA, stok uranium kadar rendah yang dimiliki Iran telah mencapai 2.442,9 kg bulan ini, padahal batas yang ditetapkan adalah 202.8 kg.

Laporan tersebut sontak membuat Raja Salman dari Arab Saudi, rival Iran di kawasan, menyerukan agar masyarakat internasional "bersikap tegas" terhadap Iran.

Iran selama ini selalu menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan-tujuan damai.

IAEA juga mengatakan penjelasan Iran tentang keberadaan materi nuklir di suatu lokasi yang namanya tidak disebutkan itu "tidak dapat dipercaya".

Penilaian itu dikeluarkan sesudah Duta Besar Iran untuk IAEA, Gharib Abadi, mengatakan "semua komentar yang buru-buru seharusnya dihindari", dan menambahkan: "Pendekatan sedang dijalin dengan tujuan merampungkan pemecahan atas masalah ini."

Apa isi laporan pengawas nuklir?

Dalam laporan terbaru yang diberikan kepada negara-negara anggota, Badan Tenaga Atom tidak merinci lokasi penemuan bahan nuklir di Iran.

Seorang sumber yang namanya tidak disebutkan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tidak ada indikasi lokasi yang dimaksud itu digunakan untuk memproses uranium, melainkan mungkin digunakan untuk menyimpan uranium.

Ditambahkan oleh IAEA, Iran terus melakukan pengayaan uranium hingga pada tingkat kemurnian 4,5% padahal ambang batas yang ditetapkan dalam perjanjian hanyalah 3,6%.

Fasilitas konversi uranium di dekat Isfahan (30 March 2005)
Persediaan uranium kadar rendah Iran ditetapkan maksimal 300 kg selama 15 tahun berdasarkan perjanjian internasional.

Pada tahap ini, badan pengawas nuklir itu masih menganalisis sampel yang diambil pada September dari dua bekas lokasi yang dicurigai digunakan untuk memproses nuklir.

Dua tempat itu dibuka bagi inspektur IAEA tahun ini.

Tahun lalu, Iran mulai melanggar perjanjian nuklir secara sengaja dan terang-terangan. Perjanjian tahun 2015 tersebut dibuat antara Iran dengan China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Di dalamnya diatur mengenai pencabutan sanksi-sanksi internasional terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan kegiatan nuklir di negara itu.

Namun sesudah Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian pada Mei 2018 dan kemudian kembali menerapkan sanksi yang melumpuhkan perekonomian Iran, Teheran mulai melanggar perjanjian.

Trump berdalih kesepakatan yang diteken di masa Presiden Barack Obama itu cacat dan ia ingin memaksa pemerintah Iran untuk merundingkannya kembali.

Perjanjian internasional menetapkan Iran hanya boleh memproduksi maksimal 300 kg uranium yang diperkaya dalam bentuk gas uranium hexafluoride (UF6), atau setara dengan 202.8 kg uranium.

Uranium berkadar rendah - yang mempunyai konsentrasi isotop U-235 antara 3% hingga 5% - dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Adapun uranium untuk membuat senjata memerlukan konsentrasi setidaknya 90%.

Arab Saudi minta dunia bersikap

Tak lama setelah laporan IAEA dirilis, Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi - rival Iran di kawasan itu - mengatakan dunia seharusnya menempuh "sikap tegas" untuk memastikan Teheran tidak memproduksi senjata pemusnah massal.

"Kerajaan Arab Saudi menggarisbawahi bahaya akan proyek regional Iran, campur tangannya di negara-negara lain, mendorong terorisme, mengobarkan api sektarianisme dan Arab Saudi menyerukan sikap tegas masyarakat internasional terhadap Iran untuk menjamin pengawasan drastis dalam upaya Iran mendapatkan senjata pemusnah massal dan mengembangkan program rudal balistik," kata Raja Salman dalam pidatonya.

Salman bin Abdulaziz, Raja Arab Saudi
Raja Salman bin Abdulaziz meminta dunia bersikap tegas terhadap Iran.

Presiden terpilih AS, Joe Biden, telah mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam perjanjian nuklir, dan menawarkan kepada Iran sebuah "jalan yang dapat dipercaya menuju diplomasi."

Sebagai tanggapannya, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya akan memanfaatkan "setiap peluang" untuk "melepaskan beban dari pundak rakyat kami akibat penerapan sanksi".

Ekonomi Iran terpuruk sejak AS menarik diri dari perjanjian nuklir dan kembali menerapkan sanksi dengan sasaran sektor minyak dan perbankan.

Iran menegaskan program nuklirnya bersifat damai, tetapi para pengamat mengatakan 20?ri uranium yang diperkaya sudah cukup membuat uranium menjadi senjata.