Iran tolak usulan baru 'kesepakatan Trump' dalam sengketa nuklir

Oleh Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - Presiden Iran Hassan Rouhani menolak usulan baru "kesepakatan Trump", yang bertujuan menyelesaikan sengketa nuklir, dengan menyebutnya tawaran "aneh" dan mengkritik Presiden AS Donald Trump lantaran selalu mengingkari janji, Rabu.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang menyanjung Trump sebagai pembuat kesepakatan hebat, pada Selasa meminta presiden Trump agar mengganti perjanjian nuklir 2015 Iran dengan negara besar dunia dengan kesepakatan baru versinya, guna memastikan Teheran tidak memperoleh senjata nuklir.

Trump mengaku dirinya sepakat dengan Johnson bahwa "kesepakatan Trump" harus menggantikan perjanjian nuklir Iran.

Selama pidato, Rouhani mengatakan kepada Washington agar kembali ke perjanjian nuklir, yang ditinggalnya pada 2018, di mana Teheran membatasi aktivitas nuklir miliknya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional terhadap Iran.

Sejak hengkang dari perjanjian tersebut, Washington kembali menerapkan sanksi guna memangkas ekspor minyak Iran sebagai bagian dari kebijakan "tekanan maksimum".

Amerika Serikat mengatakan tujuannya yakni memaksa Teheran menyetujui kesepakatan yang lebih luas, yang membatasi aktivitas nuklir dan program rudal balistik miliknya serta mengakhiri perang proksi regionalnya. Iran mengaku tidak akan menjalani itu selama sanksi masih berlaku.

Teheran secara perlahan-lahan melonggarkan komitmen terhadap perjanjian nuklir, yang mendorong Inggris, Prancis dan Jerman pada Selasa secara resmi menuduh Iran melakukan pelanggaran.

"Tuan Perdana Menteri di London ini, saya tidak tahu bagaimana dirinya berpikir. Dia mengatakan mari kita kesampingkan kesepakatan nuklir dan mewujudkan rencana Trump," kata Rouhani.

"Jika anda menempuh langkah yang salah, itu akan merugikan anda. Pilih jalan yang benar. Jalan yang benar adalah kembali ke kesepakatan nuklir. "

Iran membantah berniat memperoleh senjata nuklir dan mengatakan pelanggaran yang dilakukan olehnya terhadap perjanjian itu akan dibatalkan jika Washington mencabut sanksi. "Semua aktivitas kami berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," kata Rouhani.