Irjen Djoko Susilo Minta Kejelasan Kewenangan Pemeriksaan

Jakarta (ANTARA) - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Irjen Pol Djoko Susilo ternyata meminta kejelasan kewenangan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami kuasa hukum DS menyampaikan kepada penyidik bahwa DS belum dapat diperiksa karena ada dua instansi yang melakukan pemeriksaan secara bersamaan," kata kuasa hukum Djoko, Juniver Girsang, di kantor KPK Jakarta, Jumat.

Tim kuasa hukum Djoko terdiri atas Hotma Sitompul, Juniver Girsang dan Tommy Sihotang datang ke gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB dan sekitar 30 menit kemudian mereka sudah keluar dari tempat tersebut.

"Atas permintaan klien kami, kami minta penegasan siapa yang berwenang untuk penyidikan dirinya karena DS juga diperiksa oleh kepolisian," tambah Juniver.

Dengan alasan tersebut maka Juniver meminta fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai institusi mana yang berwenang menangani perkara tersebut.

"Kalau ada dua institusi yang memeriksa maka tidak ada kepastian hukum untuk klien kami. Hal ini telah kami sampaikan kepada penyidik dan mereka akan sampaikan kepada pimpinan KPK, kami siap untuk berdialog dengan pimpinan KPK," jelas Juniver.

Djoko gugat


Selain itu Juniver mengungkapkan bahwa Djoko akan mengajukan gugatan ke pengadilan karena ada dua instansi yang menangai perkara itu.

"Kami juga ajukan gugatan kepada pengadilan karena ada dua instansi yang memeriksa dan ada bukti-bukti yang tidak relevan sehingga kami minta pengadilan menilai KPK," tambah Juniver.

Sedangkan kuasa hukum Djoko yang lain, Hotma Sitompul berkeras bahwa dengan kedatangan tim kuasa hukum maka kliennya telah memenuhi panggilan KPK.

"DS sudah memenuhi panggilan KPK, memenuhi tidak harus selalu datang," kata Hotma.

KPK panggil Djoko


Sementara itu, Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa surat pemanggilan untuk mantan Kepala Korlantas dan Kepala Akademi Kepolisian tersebut sudah dikirimkan sejak Selasa (25/9).

Pada 27 Juli 2012 KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Kakorlantas Irjen Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA.

Sedangkan pada 1 Agustus 2012, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, tiga di antara tersangka itu sama dengan tersangka versi KPK yaitu Didik, Budi dan Sukotjo sedangkan dua tersangka lain adalah AKBP Teddy Rusmawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator dan Komisaris Polisi Legimo sebagai Bendahara Korlantas.

Bareskrim telah menahan Brigjen Didik, AKBP Teddy Rusmawan serta Kompol Legimo telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Korps Brimob.

Sementara satu tersangka lain yaitu Budi Susanto ditahan di rutan Bareskrim sedangkan Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi untuk proyek senilai Rp196,8 miliar dengan tersangka Djoko tersebut, termasuk mantan Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, serta AKBP Teddy Rusmawan dan Kompol Legimo di rumah tahanan (rutan) Korps Brimob pada Senin (24/9).

Selain mereka KPK juga memeriksa empat anggota panitia pengadaan lelang simulator yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wandi Rustiwan, Komisaris Polisi Ni Nyoman Suwartini, Kompol Endah Purwaningsih dan AKBP Wisnhu Buddhaya di KPK.

Saksi lain yang telah diperiksa adalah Analis Kebijakan Madya Regiden Korlantas Polri, Kombes Pol Budi Setiyadi, AKBP Indra Darmawan Irianto yang menjabat Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, AKBP Susilo Wardono sebagai Kapolres Temanggung dan AKBP Heru Trisasono selaku Kapolres Kebumen.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.