Israel merayakan, Palestina menentang tindakan permukiman AS

Jerusalem (AFP) - Rakyat Israel memuji pengumuman AS bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur, yang dicaplok, sebagai tidak sah, tapi rakyat Palestina menjanjikan tindakan baru untuk menentangnya pada Selasa.

Kebanyakan media dan politikus Israel bergabung dengan kelompok pemukim dalam menyambut baik pengumuman yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin (18/11).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan itu "mencerminkan kebenaran sejarah --bahwa rakyat Yahudi bukan kolonialis di Judaea dan Samaria". Ia menggunakan istilah di dalam kitab suci agama Yahudi buat bagian selatan dan utara Tepi Barat.

Pompeo mengatakan bahwa setelah konsultasi hukum mereka telah menyimpulkan pembangunan permukiman "dengan sendirinya, tidak bertentangan dengan hukum internasional".

Ia mengatakan Amerika Serikat juga tak perlu mempertimbangkan permukiman sah tapi malah akan tunduk pada putusan pengadilan Israel.

Keputusan tersebut adalah yang paling akhir dari serangkaian tindakan pro-Israel oleh pemerintah Donald Trump dalam beberapa tahun belakangan ini, termasuk pengakuan atas kota sengketa Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967.

Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di permukiman di Jerusalem Timur dan Tepi Barat, bersama dengan lebih dari tiga juta orang Palestina.

Pernyataan itu menempatkan Amerika Serikat dalam pertikaian dengan hampir seluruh sisa masyarakat internasional dan melanggar semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan permukiman Yahudi tidak sah sebab dibangun di tanah yang diduduki.

Liga Arab mengecam pengumuman pada Selasa itu, dan menyebutnya perkembangan yang sangat berlawanan.

Hanya dua negara Arab telah menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel --Mesir dan Jordania-- tapi keduanya mengecam tajam perubahan kebijakan AS. Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi memperingatkan mengenai konsekuensinya yang berbahaya.

Dampak langsung di lapangan mungkin terbatas tapi banyak pengulas mengatakan keputusan itu akan membuat gerakan permukiman jadi lebih berani dan mungkin menangkis potensi tindakan hukum terhadap Israel.

Pemerintah Otonomi Palestina --yang menganggap AS bias dan telah menolak pemerintah Trump sebagai penengah jika pembicaraan perdamaian dihidupkan lagi-- mencela keputusan paling akhir itu.

Kepala Perunding Palestina Saed Erekat mengatakan Palestina akan melakukan serangkaian tindakan untuk menentang tindakan tersebut.

"Kami memulai pemaparan di PBB untuk mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan," kata Erekat pada Selasa.

"Kami menduga (AS) memveto tapi kami akan melakukannya. Biar lah Amerika Serikat memveto hukum internasional. Kami akan pergi ke Sidang Majelis Umum (PBB) dan kami akan meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk membuka penyelidikan pengadilan resmi terhadap para pejabat Israel berkaitan dengan permukiman," katanya.

Perubahan kebijakan AS dipandang banyak kalangan sebagai upaya untuk mengubah konteks hukum buat serangkaian tuntutan dan keluhan terhadap Israel.

Pengadil tinggi Un Eropa pekan lalu memutuskan negara Uni Eropa harus mengidentifikasi produk yang dibuat di permukiman Yahudi di label mereka.

Mahkamah Pidana Internasional dijadwalkan membuat putusan penting mengenai dua kasus terhadap Israel dalam beberapa pekan mendatang, termasuk apakah permukiman Yahudi adalah kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

Ofer Zalzberg, pengulas senior Timur Tengah di kelompok pemikir International Crisis Group, mengatakan AS berusaha membuat lemah tekanan hukum atas sekutunya.

"Pemerintah Trump berusaha mengurai konsensus internasional mengenai masalah tidak-sahnya permukiman ini," kata Zalzberg.

"Itu menambah dalam politisasi hukum internasional, sehingga membuatnya seperti lunak pada pendapat politik."

Pemukim Yahudi, yang secara mencolok membentuk bagian dari konstituen sayap-kanan Netanyahu, mengatakan perubahan kebijakan AS melicinkan jalan buat pencaplokan semua permukiman.

"Kami memuji pemerintah Trump karena mengungkapkan kebenaran mengenai posisi masyarakat Israel di Judaea, Samaria dan Lembah Jordan," kata dewan permukiman Yesha.

"Setelah pengakuan Amerika, kami harus bertindak ke tahap selanjutnya --mengajukan kedaulatan atas permukiman Israel," katanya.

Erekat mengatakan itu hanyalah langkah paling akhir oleh AS untuk berusaha dan memaksa Palestina menyerah dan mencabut klaim mereka bagi negara merdeka.

"Mereka ingin kami berlutut dan mereka menggunakan setiap trik --secara internal, eksternal, regional-- untuk menekan kami. Kami tetap tegak dan kami akan tetap tegak."