Israel Perketat Syarat Masuk Warga Negara Asing ke Tepi Barat Palestina

Merdeka.com - Merdeka.com - Israel dikecam sejumlah pihak karena memperketat aturan masuk bagi warga asing ke wilayah Tepi Barat yang diduduki. Menurut para pakar hukum, akademisi, dan kelompok hak digital Palestina, aturan baru itu memperumit aturan pergerakan warga dan semakin memperketat sistem yang sebelumnya berbelit-belit itu.

Peraturan yang disebut Prosedur Masuk dan Tinggal bagi Warga Asing di Kawasan Judea dan Samaria setebal 97 halaman itu mengganti dokumen sebelumnya yang hanya empat lembar. Judea dan Samaria adalah sebutan Israel untuk Tepi Barat.

Menurut beberapa pakar hukum, aturan baru ini merupakan upaya untuk membatasi dan melacak perjalanan warga asing ke wilayah Palestina yang diduduki, mengendalikan pertumbuhan populasi Palestina, dan menyimpan data tanah warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan asing.

Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/4), aturan baru ini akan mulai berlaku pada 22 Mei. Sebenarnya aturan ini diterbitkan pada Februari lalu tapi sata itu tidak banyak mendapat perhatian.

Regulasi ini menyebut Tepi Barat sebagai bagian Israel, dengan menggunakan istilah "Judea dan Samaria" atau "area/kawasan".

Aturan tersebut juga semakin memperumit dan meresmikan larangan masuk tertulis dan tidak tertulis bagi orang asing yang ingin berkunjung, berbisnis, berkumpul kembali dan tinggal bersama keluarga Palestina mereka, bekerja atau menjadi sukarelawan di Tepi Barat, atau belajar atau mengajar di lembaga akademik Palestina.

Bagi orang Palestina pemegang paspor asing, mereka harus menyertakan sejumlah informasi saat mengajukan visa sebelum berkunjung. Informasi tersebut mencakup nama dan nomor identitas keluarga "tingkat pertama" atau non kerabat yang mereka kunjungi. Para pakar digital menilai hal ini kemungkinan digunakan Israel untuk pengawasan massal dan pengumpulan data.

"Dengan kebijakan baru itu, otoritas Israel ingin memetakan lingkaran sosial dan properti orang Palestina yang tinggal di luar negeri dengan paspor asing," jelas pakar hak-hak digital Palestina dan pengamat kebijakan Al Shabaka, Marwa Fatafta.

"Sistem identifikasi menyeluruh ini dibangun untuk mengendalikan dua aspek paling penting Palestina: rakyat dan tanahnya. Sekarang, itu juga diterapkan untuk orang Palestina yang memiliki keterkaitan dengan Tepi Barat," jelasnya kepada Al Jazeera.

Orang Palestina yang memiliki paspor asing juga harus menyatakan apakah mereka memiliki properti atau memiliki warisan di Tepi Barat. Tidak ada penjelasan mengapa informasi ini perlu disertakan dalam proses pengajuan visa.

Aturan baru ini hanya berlaku bagi orang asing yang akan mengunjungi kerabatnya orang Palestina di Tepi Barat. Sementara aturan ini tidak berlaku bagi yang ingin mengunjungi pemukim Israel.

Israel berdalih pembatasan ini penting untuk alasan keamanan. Al Jazeera mencoba menghubungi COGAT (badan sipil militer Israel di Tepi Barat) untuk meminta komentarnya terkait aturan baru ini, tapi belum mendapat respons. [pan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel