Isran akan Beri Sanksi PNS Terima Gratifikasi

Sangatta (ANTARA) - Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur, Isran Noor, akan memberikan sanksi tegas kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab jika menerima gratifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan kedinasan.

Kabag Humas Setkab Kutai Timur, Syahbuddin, di Sangatta, Jumat, mengatakan larangan tegas Bupati Isran Noor agar para pejabat, PNS serta Honorer di lingkungan Pemkab Kutai Timur tidak menerima gratifikasi, tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 060/122/ORG.III tanggal 11 Maret 2013.

"Kalau menerima sesuatu pemberian yang berkaitan dengan tugas kedinasan, maka Bupati mengancam akan memidanakan dengan mengacu pada UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Syahbuddin.

Ia mengatakan larangan menerima gratifikasi tersebut telah disebarkan keseluruh SKPD, Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, Inspetur Itwilkab.

Surat edaran juga disampaikan kepada para Direktur Perusahaan Daerah (perusda) dan para Kepala Desa (Kades).


Dalam surat edaran itu, bupati Isran Noor menegaskan dan meminta kepada para Kepala Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD), agar memperhatikan pejabat eselon tiga dan empat maupun stafnya di lingkungan masing-masing, baik PNS maupun tenaga honorer dan tenaga kerja daerah (TK2D), agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Menurut Syahbuddin, pelarangan terkait gratifikasi antara lain menerima uang, barang atau fasilitas yang dapat mempengaruhi tugas kedinasan termasuk dalam proses penerimaan atau mutasi jabatan.

Bagai PNS atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, katanya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah.

Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B.143/01-13/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang imbauan terkait gratifikasi, Bupati Isran Noor dalam surat edarannya menyebutkan, gratifikasi yang yang tidak perlu dilaporkan ke KPK antara lain hadiah langsung termasuk voucher, souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

"Tembusan surat edaran itu, katanya telah dikirim ke Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim serta Ketua KPK di Jakarta," katanya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah kemampuan berbahasa Inggris dengan lancar wajib dimiliki oleh kandidat capres maupun cawapres?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat