Istana: Presiden Hargai Kritik yang Sesuai Batasan Hukum

·Bacaan 1 menit
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Kepresiden Donny Gahral Adian mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mendengarkan aspirasi publik untuk membangun pemerintahan yang lebih maju. Tidak hanya itu, Jokowi, kata Donny juga tidak pernah dendam kepada pihak yang mengkritik pemerintahnya.

"Tentu saja, mungkin saja tiap hari membaca komentar tentang kebijakan pemerintah yang sebagian besar kan komentarnya negatif, tapi kan Presiden tidak pernah kemudian memerintahkan aparat hukum memproses orang yang bersuara kritis," kata Donny, Senin (26/10/2020).

Donny pun menjelaskan Jokowi tetap menghargai masukan dan ktitik dari masyarakat. Serta dibarengi dengan batas-batas hukum yang berlaku.

"Presiden menghargai masukan, ktitik dari masyarakat sejauh memang masih dilakukan batas-batas hukum yang berlaku,"

"Itu yang paling penting masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengutarakan pendapat, sejauh didasarkan data dan fakta tetap tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ungkap Donny.

Diketahui sebelumnya Hasil survei Indikator Politik Indonesia merilis terkait indeks demokrasi di Indonesia saat pandemi Covid-19. Hasilnya terdapat 36 persen mengatakan bahwa saat ini Tanah Air menjadi kurang demokratis dan 37 persen menilai tetap pada keadaan yang sama.

Hasil Survei

"Ada 36 persen yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis. Proporsi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan yang mengatakan Indonesia semakin lebih demokratis," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis Survei Nasional Indikator 25 Oktober 2020: Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10).

Sementara itu terdapat 17,7 persen yang menilai saat ini menjadi lebih demokratis. Walaupun begitu, terdapat 62,4 persen responden menilai bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: