Isu PCR Jangan Dijadikan Kepentingan Politik Praktis

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah relawan Jokowi menggulingan isu adanya reshuffle kabinet terhadap menteri yang dituding ikut bisnis dalam PCR. Diketahui nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan lantaran hal ini.

Terkait hal tersebut, Mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf, Irma Suryani Chaniago melihat sejumlah relawan tersebut hanya menambah kegaduhan semata.

"Enggak cerdas dan justru mencederai kepercayaan Presiden pada menteri," kata dia, Minggu (7/11/2021).

Dia minta tak ada yang berpolitik dalam isu PCR ini. Politikus NasDem itu mengingatkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak Presiden Jokowi.

"Kritik by data bagus, tapi reshuflle kabinet itu hak prerogatif presiden, yang penting jangan memfitnah hanya untuk kepentingan politik praktis dan kekuasaan semata," kata Irma.

Di sisi lain, dia berharap Kementerian Kesehatan mendengar suara publik agar membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga dan apa yang melatari perubahan kebijakan terkait harga.

"Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi sebagai presiden yang telah memberikan amanah," kata Irma.

Stafsus BUMN Angkat Bicara

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR. Ia menyebut sejak menjadi menteri, Erick sudah tak lagi aktif dalam urusan bisnis.

"Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan pak Erick Thohir,” kata dia kepada wartawan, dikutip Rabu (3/11/2021).

Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang menyebut Menteri Erick terlibat dalam bisnis PCR perlu melihat lebih jelas.

"Apalagi dikatakan bisnis PCR, jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua," tambahnya.

Arya pun menyertakan data, yang menunjukkan jika tes PCR di Indonesia telah mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia.

Keterlibatan PT Genomik Solidaritas Indonesia yang dikaitkan dengan Menteri Erick disebut jauh lebih sedikit melakukan tes PCR.

"Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia," terang Arya.

"Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," tambahnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel