Jabar Sudah Punya Posko COVID-19 di 3.800 Desa

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Bandung Gubernur Ridwan Kamil mengklaim telah berdiri Posko COVID-19 di 3.800 desa atau kelurahan sepanjang tahun 2020. Rencananya akan ditambah 1.500 posko pada tahun 2021, untuk memenuhi syarat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Menurut Ridwan Kamil, pendirian Posko COVID-19 di desa atau di kelurahan menggunakan dana desa. Ridwan Kamil menjelaskan nantinya posko itu akan diisi oleh petugas yang melakukan pelacakan (tracing) sampai dengan rekomendasi treatment (isolasi).

"Yang melakukan PPKM skala mikro dalam skala yang menutup wilayah, itu keputusannya besok akan disahkan oleh SK Bupati dan Wali Kota. Jadi mana desa yang zona merah, mana yang zona hijau, itu kita tidak akan menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama. Sehingga kita akan gunakan data lokal, hingga petanya baru bisa hadir besok mana desa - desa merah, oranye, kuning maupun hijau," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan daring dari Makodam III Siliwangi, Bandung.

Sebelumnya, Ridwan Kamil telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor: 08/KS.01/HUKAM ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 agar bupati dan wali kota menyediakan sarana dan prasarana tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, petugas kesehatan disiapkan pula untuk merawat dan memantau pasien positif COVID-19.

Seluruh petugas kesehatan itu diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD) dan mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal keberadaan pusat isolasi di tingkat desa atau kelurahan. Nantinya, keberadaan pusat isolasi ini dikoordinasikan kepada otoritas tentara dan polisi setempat.

"Untuk desa atau kelurahan yang masuk kategori zona risiko tinggi (zona merah) paparan COVID-19, aturan penyaluran bahan pokok (sembako) tengah disiapkan. Mengacu kepada Kelurahan Hegarmanah saat ditutup wilayahnya usai adanya klaster Secapa TNI AD," kata Ridwan Kamil.

Kegiatan Belajar Mengajar Secara Daring

Warga saat keluar dari perumahan di RW 08 Kelurahan Rawajati, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Warga saat keluar dari perumahan di RW 08 Kelurahan Rawajati, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Berdasarkan paparan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, PPKM Mikro Jawa - Bali periode 9 - 22 Februari 2021 menyebutkan setiap kabupaten dan kota serta desa dan kelurahan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Untuk kegiatan perkantoran, dibagi menjadi dua yaitu setengahnya pegawai bekerja di kantor serta setengahnya lagi bekerja dari rumah. Operasional perniagaan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, kapasitas pengunjung restoran dapat menampung setengahnya.

Kegiatan konstruksi hanya beroperasi jika menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Sementara kegiatan keagamaan hanya dapat diikuti maksimal oleh 50 persen jemaah.

Namun, untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial dan kebudayaan dihentikan secara total. Beda halnya dengan transportasi umum dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan jam operasional tertentu serta kapasitasnya dibatasi.

Infografis PPKM

Infografis PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Solusi Lain? (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Solusi Lain? (Liputan6.com/Abdillah)