Jabatan Ex Officio Wagub DKI Diminta Dicabut

Liputan6.com, Jakarta: Massa FPI itu, Selasa (9/10) mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta DPRD merevisi sejumlah peraturan perundangan Pemda DKI Jakarta, yang menetapkan bahwa Wagub DKI memiliki 12 tugas secara ex officio melekat dalam jabatannya sebagai wagub.

Salah satu tugas pokok dan jabataan Ahok yang ditentang para pengunjuk rasa yang rata-rata mengunakan pakaian serba putih dan berikat kepala itu yakni jabatan sebagai dewan pembina di 12 lembaga keagamaan umat Islam. "Ada 12 tugas yang secara ex officio melekat jabatannya sebagai wagub beberapa SK gubernur DKI mengaturnya. Salah satunya Wagub sebagai Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran," kata Ketua DPD FPI DKI, Habib Salim Al Aththos dalam aksinya di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/10).

Karena itu masa meminta dan mendesak kepada DPRD untuk menunda pelantikan wagub yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga Islam tersebut. "Meminta pimpinan DPRD mencabut semua peraturan perundang Pemda DKI Jakarta yang mengatur jabatan ex officio wagub di lembaga-lembaga Islam tersebut," ujarnya.

Selain itu FPI meminta kepada DPRD membuat Perda larangan bagi non muslim untuk memegang jabatan apa pun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada di bawah pemerintah Propinsi DKI. Unjuk rasa berlangsung tertib, aksi FPI ini tidak mengganggu arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (ARI)