Jabodetabek PPKM Level 2, WFO Sektor Non-essensial Maksimal 75 Persen

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah meningkatkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah. Sebelumnya, tidak ada satu pun daerah yang berada di Level 2, kini naik menjadi 14.

Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas selaku Penanganan Covid-19 Nasional, Safrizal mengatakan puluhan daerah yang menerapkan PPKM level 2 di antaranya DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan sektor non esensial pada daerah yang memberlakukan PPKM level 2 maksimal 75 persen work from office (WFO). Pegawai yang diizinkan WFO harus sudah mendapatkan vaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

"Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja," demikian bunyi Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 yang dikutip Selasa (5/7).

Pelaksanaan kegiatan sektor esensial yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat juga memberlakukan kapasitas maksimal 75 persen. Sementara pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional maksimal 50 persen.

Berikut aturan lengkapnya:

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, mediaterkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumenlain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%

(tujuh puluh lima persen) staf; dan

c) untuk huruf d):

(1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecualitidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

(2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

(3) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diijinkan hidangan prasmanan,

d) untuk huruf e):

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(2) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;

(4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan

(5) makan karyawan tidak bersamaan.

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, pos, transportasi dan distribusiterutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya,

termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik termasukinfrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);

dan

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaansampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasukdi dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimalstaf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untukmenggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkanrekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh aksesuntuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga:

PPKM Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Sorong Naik jadi Level 2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 1 Agustus 2022

Airlangga Sebut Kasus Covid-19 di Indonesia Masih Terkendali

Bali PPKM Level 1, Masyarakat Tetap Diminta Jaga Prokes

PPKM Seluruh Indonesia Diperpanjang hingga 4 Juli, Daerah Level 2 Tinggal 1

[rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel