Jadi Anggota FATF, Kemenkeu Bisa Perketat Pengawasan Proses Lelang dan Jasa Akuntan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan di sektor pelelangan, jasa akuntan, dan akuntan publik. Hal ini bisa dilakukan setelah Indonesia nantinya resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Ketua Tim Persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Kemenkeu, Muhammad Sigit menyebut, poin itu bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Artinya ada pengawasan di sektor yang berisiko terjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Selaku regulator, maka Kemenkeu betul-betul melaksanakan kewajibannya, termasuk di dalamnya adalah rekomendasi FATF. Bagaimana cara mengelola melakukan manajemen untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU ini berbasis risiko," kata dia dalam Inspirato Sharing Session bersama Liputan6.com bertajuk Masa Depan Indonesia Bersama FATF, Jumat (5/8)

"Jadi Kemenkeu dan PPATK dan lembaga lain itu secara berkala melakukan asesmen terhadap risiko TPPU di segala industri, termasuk di Kemenkeu yakni pelelangan dan jasa akuntan dan akuntan publik," terangnya.

Sigit menyebut, ini termasuk dalam proses audit yang berkaitan dengan profil risiko di sektor pajak. Jika ditemukan risiko itu di sektor perpajakan, maka upaya pengawasan lebih juga akan diterapkan.

"Maka korelasinya harus positif, dalam arti penindakannya harus cukup. Sejauh ini, kita sampaikan semua kita komunikasikan ke PPATK dan ada hasil cukup baik,"ujarnya.

Dia menyampaikan, organisasi internasional anti pencucian uang ini lahir diinisiasi oleh G7 sejak 1989. Kemudian, kini membesar menjadi G20, di mana peran Indonesia sangat penting.

"Keanggotaan di FATF tak semata urusan teknis, ada plenary di sana, ada peran bu Menkeu di samping kementerian lain, kita serius mendorong Indonesia menjadi anggota FATF," tegasnya.

Ekonomi Membaik

Sigit berharap, keanggotaan FATF bisa berdampak semakin positif ke depannya. Termasuk mendorong ekonomi global menjadi lebih baik.

Kemudian, kontribusi Indonesia dalam melawan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tak hanya sebatas internal maupun regional. Tapi bisa mencakup ke seluruh dunia.

"kontkretnya kredibilitas Indonesia naik, kepercayaan internasional semakin baik, semakin positif, ekonomi semakin besar,” tegasnya.

Untuk diketahui, proses MER dari tim FATF telah rampung pada 4 Agustus 2022, kemarin. Selanjutnya, keputusan mengenai keanggotaan Indonesia akan diumukan pada sidang pleno FATF Februari 2023 mendatang.

Sebagai catatan, serangkaian pengujian dan peninjauan yang dilakukan di dalam negeri telah memenuhi kriteria yang dibentuk oleh FATF. Termasuk kerangka aturan yang dibentuk untuk melawan TPPU.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel