Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono Lepas 2 Jabatan Ini

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melepaskan 2 jabatan seiring kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia tidak lagi mengemban jabatan Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional dan Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), mulai Rabu, 24 Desember 2020.

Juru Bicara Menteri KKP Doni Ismanto mengatakan, Agrinas sebagai perusahaan memiliki susunan pengurus yang terdiri dari para direksi untuk mengelola operasinya.

"Selama ini ada narasi seolah-olah Komut mengatur semuanya, ini adalah perusahaan yang dikelola secara profesional," ujar Doni dalam pernyataan yang diterima Liputan6.com, Kamis (24/12/2020).

Sebagai informasi, Agrinas sendiri ialah perusahaan yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan.

Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga sempat menegaskan, Wakil Menteri Pertahanan berikutnyalah yang akan menjadi Komisaris Utama Agrinas.

"Tentu Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (PT Agro Industri Nasional). Saya sudah tidak bisa, karena itu (Komut) adalah jabatan ex officio sebagai Wamenhan)," kata Trenggono, Rabu (23/12/2020).

Tidak hanya jabatan di Agrinas, Wahyu Trenggono juga memastikan telah menanggalkan posisinya sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Jabatan Sekretaris KKIP itu juga merupakan ex officio atau rangkap jabatan di kementerian. Artinya, siapa saja yang menjabat sebagai wamenhan maka otomatis akan menjabat sebagai Sekretaris KKIP. Sekarang Pak Trenggono fokus mengurus sektor kelautan agar potensi bahari kita bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat," tandas Doni.

Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono: Saya Akan Belanja Masalah

Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku kaget saat diminta jabatan barunya ini oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan akan banyak belajar mengenai laut.

"Terus terang ini adalah berita yang cukup mengagetkan. Saya harus banyak belajar tentang laut. Kita ini adalah negara kepulauan yang daratannya lebih sedikit dibandingkan dengan kelautan," kata Trenggono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Meski demikian, dia menuturkan, segera belanja masalah apa saja yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini.

"Dalam waktu yang saya kira tidak lama, barangkali 1 sampai 2 bulan ke depan, saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua apakah yang sudah dilakukan. Mana yang baik kita lanjutkan yang tidak baik kita hentikan," jelas Trenggono.

Dia berjanji mengelola kekayaan laut Indonesia dengan baik, khususnya ekosistem yang ada didalamnya. Trenggono menyiapkan terobosan baru untuk menjaga ekositem laut.

"Terobosan apa yang akan saya lakukan tentu sebagai lembaga atau kementerian yg menjaga laut maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak," kata Trenggono.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjuk Sakti Wahyu Trenggono untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) . Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Terkait hal ini, Direktur IndoStrategi Research And Consulting, Arif Nurul Imam menilai sosok Trenggono dinilai tepat oleh Jokowi untuk duduk sebagai Menteri KKP.

"Masuknya Trenggono menjadi Menteri KKP saya kira karena kapasitas profesional sehingga dianggap layak menjadi Menteri KKP oleh presiden. Kecakapannya menjadi Wamenhan dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga bisa diandalkan (di Kementerian Kelautan dan Perikanan)," jelas Arif.

Dia melihat Jokowi ingin menyelesaikan masalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menunjuk non parpol seperti Trenggono.

"Ada niatan Pak Jokowi untuk melakukan pembenahan KKP sehingga memilih dari profesional yang memiliki rekam jejak, ketimbang akomodasi murni hanya karena variabel politik," kata dia.

Saksikan Video Ini