Jadi Opsi Pendanaan Ibu Kota Baru, Utang RI Dikhawatirkan Bengkak

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah menetapkan aturan skema pendanaan Ibu Kota Nusantara salah satunya melalui utang. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, keputusan utang sebagai salah satu sumber pendanaan menandakan pemerintah menyadari pembangunan IKN butuh dana besar. Hal ini dinilai akan membuat beban APBN meningkat karena membengkaknya utang.

"Pemerintah ini kan sedang bingung, karena kebutuhan anggaran IKN sebenarnya tidak masuk akal sejak awal. Maka opsi utang dijadikan salah satu jalan untuk pendanaan," katanya kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (5/5).

Bhima mengatakan, opsi awal mengandalkan KPBU juga tidak mudah. Sebab, swasta punya berbagai pertimbangan dalam pendanaan proyek infrastruktur.

Jika di target hingga 2024 bauran pendanaan IKN Rp466 triliun dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu: APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.

"Tentu angka ini kurang realistis. Selama ini peran KPBU dalam proyek PSN terbilang kecil atau dibawah 12 persen dari total pendanaan," jelasnya.

APBN Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

sudah jatuh tertimpa tangga
sudah jatuh tertimpa tangga.jpg

Bhima melanjutkan, apabila utang yang didorong untuk pendanaan maka APBN ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kini APBN sedang menghadapi tantangan inflasi yang butuh subsidi energi, subsidi pangan dan bantuan sosial. Anggaran untuk pengendalian harga tidak kecil.

"Sementara ada nafsu pembangunan IKN yang tengah didorong. Jika dipaksakan khawatir utang IKN akan menjurus pada debt trap atau jebakan utang," jelasnya.

Sementara itu, dampak pembangunan IKN dinilai belum akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi ke depan. "Proyek belum tentu memberikan dampak ekonomi yang positif, sementara pajak tersita untuk pembayaran bunga utang," tandas dia. [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel