Jadi Pengacara Demokrat AHY, BW Diminta Jangan Bicara Subjektif

Hardani Triyoga
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pernyataan kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Wijdjojanto atau BW, yang menyinggung Presiden Joko Widodo dipersoalkan sejumlah pihak. Salah satunya dari 21 kelompok organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR).

Mereka mengingatkan agar kisruh Demokjrat tak dikaitkan dengan Jokowi. Koordinator AKAR, Rudy Sinaga menyebut pernyataan BW tak mendasar.

“Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengecam keras pernyataan Bambang Widjojanto yang mengaitkan kisruh Demokrat dengan Presiden Jokowi, yang disampaikan oleh Bambang adalah pernyataan yang sangat subjektif dan tidak berdasar,” ujar Rudy, dalam keterangannya, Sabtu, 13 Maret 2021.

Rudy menilai pernyataan BW tendensius terhadap pemerintahan Jokowi. Ia menekankan ucapan BW mencerminkan pikiran subjektif pribadi eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dia menyoroti omongan BW terkesan sebagai upaya Demokrat kubu AHY untuk menekan pemerintah. Tujuannya untuk memenangkan legalitas Demokrat AHY.

“Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret untuk kepentingan Bambang sebagai pengacara, terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deliserdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat,” jelas Rudy.

Pun, ia melanjutkan, sebagai kelompok relawan, pihaknya tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi. Ia meminta agar semua pihak hati-hati menyampaikan pernyataan karena bangsa Indonesia saat ini masih mengalami krisis pandemi COVID-19 berkepanjangan.

“Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham, sekali lagi kami tidak rela Bambang Widjojanto berbicara ngawur menyeret-nyeret Presiden Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, BW menilai KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum adalah abal-abal. Kata dia, bukan hanya abal-abal tapi brutalitas di era pemerintahan Jokowi.

“Ini (KLB) bukan sekedar abal-abal. Ini brutalitas, brutalitas demokratik di negara ini periode (era) kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 12 Maret 2021.