Jakarta Bersiap PPKM Darurat, Anies: Ini Ikhtiar Penyelamatan

·Bacaan 2 menit

VIVA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjelaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang akan di terapkan di wilayah se-Jawa itu kewenangan Pemerintah Pusat.

Saat ini, memang sedang difinalisasi oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku ketua untuk penanganan kasus COVID-19 se-Jawa.

"Sehingga nanti diumumkannya se-Jawa, bukan hanya untuk satu dua loakasi saja. Se-Jawa artinya begini, dibuat kriteria, nanti masing-masing kabupaten, kota mengikuti kriteria itu, masuk di dalam kategori apa dan dari situ ketentuan garis kecilnya itu, detailnya itu disebutkan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.

Nantinya, lanjut Gubernur Anies, dalam penerapan PPKM Darurat itu akan ada panduan detail tentang bentuk-bentuk pembatasan yang akan dilakukan.

Ia menjelaskan, bahwa tujuan nantinya diterapkan PPKM Darurat demi keselamatan masyarakat di tengah lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sangat tinggi.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Orang Terduga Teroris Jaringan JAD di Duren Sawit

"Saya ingin sampaikan, ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekadar pembatasan, jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan. Tujuannya adalah penyelamatan, untuk melakukan penyelamatan, harus dilakukan pembatasan," katanya.

Maka dari itu, dia mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk mengurangi semua kegiatan yang berada di luar rumah. Hal ini untuk mengurangi angka penularan COVID-19 di Ibu Kota.

"Jadi, kalau mendengar ada pesan, kita harus mengurangi kegiatan, jangan membayangkan, waduh kemewahan yang kami miliki untuk berkegiatan hilang, tetapi dipandang, kalau begitu kami sedang diselamatkan ini supaya tidak terpapar," ungkapnya.

Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan, apabila nantinya diterapkan PPKM Darurat itu tidak ada persiapan khusus. Sebab, Pemrov DKI Jakarta sudah terbiasa menerapkan aturan pembatasan selama Pandemi COVID-19 ini.

"Tidak ada persiapan khusus. Kita persiapan khusus lebih pada persiapan untuk menangani pasien, penanganan isolasi. Tetapi kalau soal kebijakannya, sudah lebih dari setahun ini kita terbiasa untuk melakukan pendisiplinan," ujarnya.

Ia juga masih enggan menyebutkan kapan PPKM Darurat se-Jawa itu diterapkan. Karena itu nanti kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. "Yang umumkan pemerintah pusat," tambahnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel